Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mendukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat pemerintahan desa dengan ikut membantu penyelenggaraan pelatihan penguatan pemerintahan desa atau P3PD.
Menurut Yudo, pemerintahan desa yang kuat dapat menghadirkan desa aman dan kuat, sehingga mewujudkan pula NKRI aman dan kuat.
"Desa aman dan kuat, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan aman dan kuat pula," kata Yudo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Dia menyampaikan hal itu dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kick-off Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Jakarta, Selasa (11/7).
Lebih lanjut, dia menyampaikan sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa sejatinya merupakan subjek sekaligus ujung tombak pembangunan.
Oleh karena itu, diperlukan pemimpin desa yang kuat dan nasionalis guna menjaga seluruh desa agar semakin maju dan tetap dalam kerangka NKRI.
Yudo juga mengingatkan pemerintahan desa memiliki otonomi untuk merencanakan dan mengarahkan program pembangunan desa.
Dengan demikian, lanjutnya, pemimpin desa harus inovatif, bergerak ke arah kemajuan dan berwawasan kebangsaan, cinta Tanah Air, serta memahami konsep pertahanan dengan baik. TNI pun siap membantu bila diperlukan dalam pelaksanaan program desa, tambahnya.
"TNI akan siap membantu jika ada program desa yang membutuhkan," katanya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan desa merupakan sentra baru ekonomi di tengah tingginya laju urbanisasi.
Oleh karena itu, Tito mengajak masyarakat untuk bersama-sama memperkuat desa agar percepatan pembangunan dan pencegahan terhadap fenomena urbanisasi dapat terlaksana dengan baik.
"Desa harus menjadi sentra-sentra ekonomi yang baru, tidak hanya mengandalkan kota," ujar Tito Karnavian.
Menurut Yudo, pemerintahan desa yang kuat dapat menghadirkan desa aman dan kuat, sehingga mewujudkan pula NKRI aman dan kuat.
"Desa aman dan kuat, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan aman dan kuat pula," kata Yudo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Dia menyampaikan hal itu dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kick-off Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Jakarta, Selasa (11/7).
Lebih lanjut, dia menyampaikan sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa sejatinya merupakan subjek sekaligus ujung tombak pembangunan.
Oleh karena itu, diperlukan pemimpin desa yang kuat dan nasionalis guna menjaga seluruh desa agar semakin maju dan tetap dalam kerangka NKRI.
Yudo juga mengingatkan pemerintahan desa memiliki otonomi untuk merencanakan dan mengarahkan program pembangunan desa.
Dengan demikian, lanjutnya, pemimpin desa harus inovatif, bergerak ke arah kemajuan dan berwawasan kebangsaan, cinta Tanah Air, serta memahami konsep pertahanan dengan baik. TNI pun siap membantu bila diperlukan dalam pelaksanaan program desa, tambahnya.
"TNI akan siap membantu jika ada program desa yang membutuhkan," katanya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan desa merupakan sentra baru ekonomi di tengah tingginya laju urbanisasi.
Oleh karena itu, Tito mengajak masyarakat untuk bersama-sama memperkuat desa agar percepatan pembangunan dan pencegahan terhadap fenomena urbanisasi dapat terlaksana dengan baik.
"Desa harus menjadi sentra-sentra ekonomi yang baru, tidak hanya mengandalkan kota," ujar Tito Karnavian.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Panglima TNI dukung Kemendagri perkuat pemerintahan desa
