Manado (ANTARA) - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus meningkatkan koordinasi dengan 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara, guna mengawasi pergerakan harga kebutuhan pokok (bapok) menghadapi Lebaran tahun 2025.
"Provinsi Sulut bersiap menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri, namun harus ada pantauan harga-harga terkait bapok," kata Kepala Perwakilan BI Sulut Andry Prasmuko, di Manado, Minggu.
Andry mengatakan sampai dengan minggu ini, harga-harga masih berfluktuasi sesuai dinamika di pasar, namun masih dalam batas toleransi.
“Pastinya TPID Sulut maupun kabupaten kota tetap mengawasi perkembangan harga ini,” katanya.
Dia menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan oleh TPID yakni gerakan pangan murah (GPM).
Terdapat 11 komoditi yang dijual dengan harga murah kepada masyarakat yang hendak merayakan Lebaran, beras SPHP 5 kilogram yang dijual Rp58.000 padahal harga eceran tertingginya (HET) sebesar Rp62.500 per 5 kilogram.
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus mengatakan GPM ini merupakan yang pertama dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun ini.
Sementara Pemerintah Kota Manado sendiri sudah dilakukan 10 hari terakhir.
Kegiatan ini bertujuan menjaga inflasi di Sulut terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sebab biasanya mendekati lebaran inflasi bisa sangat tinggi.
“Sehingga pemerintah betul-betul menjaga, mengawasi dan mengontrol semua harga-harga bapok. Jangan sampai kebutuhan meningkat, terus stoknya menghilang, ini berbahaya bagi ekonomi Sulut," katanya.
Makanya pemerintah hadir dengan pasar-pasar murah supaya kestabilan harga terjaga.
Gubernur mendorong wali kota dan bupati mengadakan operasi pasar di wilayahnya masing-masing. Bahkan pihaknya melibatkan Kapolda maupun Kapolres guna mengawasi operasi pasar tersebut.
