Manado (ANTARA) - Politik uang dan ancaman pidana, menjadi trending topik, yang hangat dibahas Parpol, pengawas pemilu, aparat penegak hukum hingga akademisi, bahkan pekerja pers karena sangat susah diberantas di Indonesia.
"Politik uang itu, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang nomor tiga terbesar di dunia," kata Pakar ilmu politik dari Unsrat, Dr. Burhan Niode, dalam sosialisasi pengawasan yang digelar Bawaslu Kota Manado, Jumat.
Burhan Niode mengatakan, bahkan menurut penelitian LIPI, ada 47,4 persen masyarakat Indonesia yang mengakui terjadinya politik uang pada pemilu serentak 2019 dan 46,7 persen menganggap itu sebagai hal yang dapat dimaklumi.
Karena itu Niode mengatakan, bahwa politik uang itu merendahkan martabat rakyat, menimbulkan ketergantungan dan ketidakmandirian masyarakat secara politik, menghilangkan siap kritis, memanipulasi hubungan masyarakat dari dasar kepercayaan menjadi transaksional serta menimbulkan potensi korupsi.
Sementara Jaksa dari Kejari Manado, Bryan Tambuwun, mengangkat contoh kasus Liempepas bersaudara sebagai sebuah bukti bahwa politik uang itu merupakan tindak pidana yang juga bisa dibuktikan dan dihukum, meskipun hukumannya percobaan. 
Kalau tidak, Tambuwun mengatakan, bisa - bisa kasusnya hanya sampai di kejaksaan dan susah atau tak bisa naik ke tingkat pengadilan.
Sementara pimpinan Bawaslu Manado, Heard Runtuwene, mengingatkan bahwa dalam Pilkada, yang memberikan maupun yang menerima semua terancam dihukum.
"Bahkan lebih berat hukumannya yang menerima uang, ketika terjadi kasus politik uang, maka kita jangan sampai melakukan hal itu," kata Heard.
