Manado (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diundang Komisi I DPRD Sulawesi Utara membahas kesiapan penyelenggaraan pemilu 2024 di daerah berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut.
"KPU Sulut diundang menghadiri rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi I DPRD Sulut.
Kegiatan ini digelar untuk membahas persiapan-persiapan jelang Pilkada tahun 2024," kata Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan di Manado, Selasa.
Dia menyebutkan, saat ini KPU Sulut telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sulut.
"Telah disepakati anggaran untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024 untuk KPU Sulut sebesar Rp82,5 miliar. Angka ini nilainya hanya 37 persen jika dibandingkan dengan anggaran pilkada 2020 sebesar Rp220 miliar.
Anggaran ini turun dikarenakan untuk alokasi anggaran Pilkada 2024 telah dialokasikan di masing-masing KPU kabupaten dan kota.
"Walaupun harus diakui belum semua kabupaten/kota telah terealisasi, masih ada beberapa KPU kabupaten/kota yang belum menandatangani NPHD yang sudah disepakati, karena masih berproses,” ungkapnya.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menetapkan daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum 2024 di daerah itu sebanyak 1.969.603 orang, sebanyak 993.863 orang di antaranya laki-laki dan sisanya 975.740 orang perempuan.
Kegiatan ini juga dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut dan Pemerintah Provinsi Sulut.
Berita Terkait
KPU dukung revisi UU Pemilu demi perbaikan
Jumat, 26 April 2024 19:27 Wib
Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres terpilih sesuai Keputusan KPU 504/2024
Rabu, 24 April 2024 13:31 Wib
KPU sebut tak ada lagi lembaga pengadilan bisa batalkan Prabowo-Gibran usai putusan MK
Rabu, 24 April 2024 2:57 Wib
Perlu ada aturan perilaku pejabat petahana jaga netralitas
Selasa, 23 April 2024 7:44 Wib
Pakar hukum Tata Negara sebut MK tak akan diskualifikasi Gibran
Minggu, 21 April 2024 7:19 Wib
Qodari yakin "amicus curiae" tidak pengaruhi putusan PHPU oleh hakim MK
Minggu, 21 April 2024 7:14 Wib
Majelis hakim MK sedang mencermati 14 surat "amicus curiae"
Jumat, 19 April 2024 18:56 Wib
Khofifah: Insya Allah, putusan MK nanti tidak ubah hasil Pilpres 2024
Jumat, 19 April 2024 18:50 Wib