Manado (ANTARA) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja (SP) PLN Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo) Joko Susanto menilai rencana penerapan ‘power wheeling’ akan menambah beban anggaran pemerintah.
Seperti disampaikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja (SP) PLN Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo). Mereka sepakat menolak rencana penerapan power wheeling di tubuh PLN.
Dijelaskan Susanto, power wheeling merujuk kepada mekanisme yang memperbolehkan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung kepada masyarakat dengan menggunakan jaringan transmisi PLN.
Hal itu, Susanto melanjutkan, berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 Ayat 2.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” kata pemilik klub bola voli ternama di bumi Nyiur Melambai tersebut.
Sekretaris DPD SP PLN Suluttenggo, Valentino Taulu menilai, power wheeling akan mengurangi tingkat penguasaan negara (dalam hal ini diwakili oleh PLN) terhadap sistem ketenagalistrikan nasional.
Dengan begitu, PLN tidak lagi mempunyai kendali atas listrik yang melewati jaringannya.
“Dampak dari power wheeling seperti pemborosan APBN, melonjaknya oversupply pembangkit PLN, kenaikan tarif dasar listrik menjadi lebih mahal dan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat kecil serta menjadikan masyarakat sebagai pasar bagi produk oligarki,” kata Taulu.
Sebelumnya diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) berencana membuka skema ‘power wheeling’ dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang diserahkan ke DPR untuk dibahas. Namun, pemerintah mencabutnya dari DIM.
Power wheeling merupakan mekanisme yang membolehkan perusahaan swasta Independent Power Producers untuk membangun pembangkit listrik dan menjual listrik kepada pelanggan rumah tangga dan industri.
Penjualan listrik IPP tersebut mempergunakan jaringan distribusi dan transmisi milik PLN melalui open source dengan membayar fee yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Namun penerapan power wheeling dinilao berpotensi menambah beban APBN yang merugikan negara.
Berita Terkait
PLN serahkan bantuan TJSL pasca erupsi Gunung Ruang
Senin, 22 April 2024 16:39 Wib
PLN Suluttenggo pastikan keandalan listrik selama Idul Fitri
Senin, 8 April 2024 22:21 Wib
PLN Suluttenggo imbau warga amankan instalasi listrik antisipasi cuaca ekstrem
Senin, 8 April 2024 22:21 Wib
PLN Suluttenggo fasilitasi UMKM binaan naik kelas
Kamis, 7 Maret 2024 15:05 Wib
PLN Suluttenggo dan LPEM FEB UI bangun strategi EBT
Senin, 4 Maret 2024 23:08 Wib
PLN bangun gardu dan jaringan listrik tegangan tinggi di Suluttenggo
Jumat, 1 Maret 2024 19:00 Wib
PLN siagakan ribuan personil jaga keandalan listrik selama Pemilu
Rabu, 14 Februari 2024 20:46 Wib
PLN bagikan ribuan paket sembako kurangi angka kemiskinan Pulau Nain
Senin, 12 Februari 2024 20:49 Wib