Manado (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus mengatakan dirinya tidak ingin anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah diketuk salah direvisi setelah imbauan efisiensi.
"Saya ingin tidak ada kesalahan karena ada revisi-revisi atau perubahan-perubahan anggaran yang memerlukan penyesuaian," kata Gubernur Yulius pada 'Rakor Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025 di Manado, Kamis.
Dia berharap, perubahan-perubahan atau revisi anggaran tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Dengan perubahan-perubahan itu saya ingin kita tidak salah melangkah. Saya yakin pimpinan kabupaten dan kota semua pada bingung, kita meminta bimbingan dari Kemendagri, kami bersurat," ujarnya.
Karena itu, kata dia, rakor yang digelar tersebut hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kepala daerah maupun perangkat daerah untuk bertanya sehingga dapat memberikan pemahaman terkait dengan perubahan anggaran.
"Ke depan harapannya kita melakukan sesuai dengan keinginan Presiden serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu latar belakang rakor ini," ujarnya.
Momentum rakor tersebut, kata dia, dapat menjadi ruang bagi provinsi, kabupaten dan kota, bahkan instansi vertikal agar penyusunan anggaran ke depan tidak keluar dari koridor aturan.
"Kalau sudah seperti ini akan dengan mudah dan tepat kita belanja. Sampai sekarang pemerintah provinsi belum belanja karena APBD belum direvisi. Kami memang sudah merencanakan, tapi kami takut salah. Kami meminta bantuan Kemendagri agar tidak melanggar aturan," sebut Gubernur Yulius.
