Manado (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengajak kepala daerah di Sulut mengawal program Presiden Prabowo Subianto terkait dengan percepatan swasembada pangan.
"Kami diperintahkan mengawal visi Presiden Prabowo Subianto, mengawal Menteri Pertanian, mengawal Menko Pangan untuk mencapai swasembada pangan dua tahun saja," kata Wamendagri Arya di Manado, Rabu (12/3).
Caranya, kata dia, adalah melakukan optimalisasi lahan, pupuk dan lainnya, akan tetapi ada satu hal yang tidak dilakukan setelah orde baru tumbang yaitu irigasi.
Dalam hitung-hitungan Menteri Pertanian dan Menko Pangan, kalau fokus pada irigasi maka kebutuhan 30 juta ton beras per tahun dapat dipenuhi.
"Awalnya kita agak sangsi, tapi setelah keliling di 15 provinsi kami paham irigasi kita berhenti dibangun setelah orde baru tumbang. Kita keliling-keliling bendungan irigasi kalau tidak dibangun zaman Belanda, ya dibangun oleh orde baru. Irigasi tersebut terbengkalai," ujarnya.
Padahal, kata dia, apabila irigasi yang dibangun tersebut dioptimalkan seharusnya bisa tiga kali panen, hanya satu setengah kali saja bagus.
Persoalan berikutnya, kata dia yaitu tidak ada petugas pengatur air yang dianggarkan oleh desa atau tidak disiapkan dinas pengatur air sehingga menyebabkan konflik warga.
"Beberapa kali kita keliling terjadi pertarungan merebut air, tidak diurus lagi, irigasi tidak diurus," ujarnya.
Padahal, menurut Wamendagri, sudah dianggarkan puluhan triliun oleh Menteri Pertanian dan Menko Pangan melalui PUPR untuk membangun irigasi.
"Masalahnya adalah apakah kepala daerah cukup paham dan mampu untuk mengawal ini. Kami keliling untuk mengawal ini, banyak kepala daerah yang kemarin bagus, tapi banyak juga yang tidak peduli," katanya menambahkan.
Bila itu terjadi, menurut Wamendagri, tidak akan ada artinya visi besar, alokasi anggaran triliunan tapi tidak dikawal di daerah.
"Jadi perlu untuk dipastikan dari hulu hilir ini semua tentang pertanian berjalan," ujarnya.
