Manado (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengharapkan pengembang swasta untuk lebih proaktif dalam membangun kawasan berkonsep "Transit Oriented Development" (TOD) yang menggabungkan kawasan properti dengan simpul transportasi publik.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat, memaparkan bahwa konsep TOD juga sejalan dengan Program Satu Juta Rumah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Sebenarnya tidak hanya pada integrasi moda transportasi, tetapi nanti arahnya juga ke pengembangan kawasan dan kota sekaligus untuk pengurangan kawasan kumuh perkotaan," kata Basuki.
Kementerian PUPR bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memulai penerapan konsep TOD sejak April 2017 ditandai dengan pembangunan hunian vertikal rusunami di Stasiun Kereta Tanjung Barat dan Pondok Cina di Depok, Jawa Barat.
Akibat animo masyarakat yang sangat baik, sinergi BUMN kembali meluncurkan tiga proyek TOD yang didukung penuh oleh Kementerian PUPR, yakni TOD Stasiun Senen, Juanda, dan Tanah Abang.
Pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas menyatakan bahwa MRT Jakarta harus dapat benar-benar terintegrasi dengan konsep TOD atau pengembangan kawasan yang memudahkan orang-orang di dalamnya untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya.
"Selama ini belum ada langkah kongkrit penerapan TOD (dalam MRT Jakarta)," kata Darmaningtyas.
Agar konsep TOD benar-benar diselaraskan dalam MRT, harus mengurangi egoisme sektoral baik dari segi swasta maupun pihak pemerintah.
Ia mencontohkan, perpaduan TOD-MRT yang baik dapat dilihat di negara tetangga, Singapura, di mana akses untuk MRT juga berada di balik berbagai kawasan komersial seperti perkantoran dan pertokoan. "Orang yang keluar dari kereta MRT bisa langsung ke kantor," imbuhnya.
Sementara itu, pengamat transportasi Universitas Soegijapranata, Djoko Setijowarno menyatakan, penerapan konsep TOD yang dilakukan di sejumlah titik di Jabodetabek masih salah kaprah dan kurang sesuai.
Djoko mengemukakan bahwa TOD yang sebenarnya adalah konsep pengembangan suatu wilayah yang berorientasi transit transportasi yang lebih mengedepankan perpindahan antarmoda transportasi dengan berjalan kaki atau upaya yang tidak menggunakan kendaraan bermotor.
Namun di Indonesia, menurut dia, konsep TOD lebih diterjemahkan dalam membangun apartemen dan gedung bisnis di stasiun kereta. "Kendali TOD di pemerintah atau pemda bukan pebisnis," katanya.
Berita Terkait
PDAM Kota Tomohon terima bantuan dari kementerian PUPR
Selasa, 30 April 2024 20:41 Wib
Prabowo-Gibran akan bangun 3 juta rumah, ini respon Menteri PUPR
Kamis, 14 Maret 2024 6:59 Wib
Wali Kota Tomohon serahkan tujuh Proposal ke Dirjen SDA Kementerian PUPR
Kamis, 14 Maret 2024 2:32 Wib
Menteri PUPR: Luas rumah untuk menteri di IKN lebih kecil
Rabu, 13 Maret 2024 14:28 Wib
Pemerintah alokasikan Fasilitas Pembiayaan Perumahan 2024 sebesar Rp13,72 triliun
Rabu, 28 Februari 2024 10:32 Wib
Kementerian PUPR: Masyarakat bisa nikmati multimanfaat Bendungan Lolak
Senin, 26 Februari 2024 5:55 Wib
Rp15 triliun disiapkan PUPR untuk perbaikan jalan daerah
Sabtu, 3 Februari 2024 7:25 Wib
Presiden Jokowi ngopi bareng Menteri PUPR dan Menkes
Rabu, 31 Januari 2024 5:50 Wib