Tondano (AntaraNews Sulut) - Dwidyawati Esther Mopeng politisi muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Utara mengatakan untuk meningkatkan pendidikan yang merupakan pilar dalam membangun bangsa,perlu ditunjang dengan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas.
"Saat ini pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi sangat gencar meningkatkan kualitas pendidikan, oleh sebab itu sangat perlu juga didukung dengan SDM berkualitas," katanya di Tondano.
Karena jika tidak, masyarakat daerah akan tergeser, apalagi saat ini kita sedang menghadapi masyarakat ekonomi Asean juga tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 seluruh negara PBB.
Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi dengan UMP tertinggi, ketiga tertinggi skala nasional. Namun jika kita melihat data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional RI 2017, hasil Uji Kompetensi Guru (UKG), Sulawesi Utara berada pada peringkat 25 dari 34 Provinsi.
"Hal ini sangat mempengaruhi kualitas ilmu yang didapat para pelajar," katanya.
Kemudian Indeks Pembangunan Manusia 2017 menunjukkan angka harapan lama sekolah seharusnya berusia 12,72 tahun namun yang terjadi rata-rata anak sekolah selama 7,95 tahun, berarti anak-anak sekolah hanya sampai jenjang SMP. Sedangkan di Sulawesi Utara sendiri ada 1.852 anak putus sekolah.
"Ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM di Sulawesi Utara, dimana daerah ini sudah banyak tenaga kerja dari luar daerah, tergeser karena rendahnya SDM yang dimiliki," kata alumni FISPOL Unsrat ini.
Selain itu setiap sekolah harus difasilitasi psikolog minimal dua, agar setiap anak dapat berkonsultasi secara maksimal terkait masalah sosial, ekonomi maupun keluarga.
Terkait kualitas guru, hal ini pasti sangat berpengaruh terhadap keinginan anak untuk sekolah.
"Para guru harus diberi pelatihan khusus terkait keilmuan/kompetensi masing-masing agar para siswa mendapat ilmu-ilmu sesuai kebutuhan dan zaman. Jika UKG terus berada di angka 20an, kita harus mendorong para pembuat kebijakan untuk membuat regulasi khusus seperti setiap sekolah diwajibkan membuat laporan bulanan kualitas setiap guru agar dapat dievaluasi secara sistematis dan harus ditindaklanjuti," sentil politisi yang pernah menjadi delegasi Indonesia di Simulasi Sidang PBB New York tahun 2018.
Jika pemerintah membuat regulasi seperti ini, para guru pasti akan berpacu dalam mengupgrade ilmu pengetahuan, karena saat ini zaman sudah sangat berkembang dan maju pesat. Banyak ilmu-ilmu dan penelitian-penelitian baru. Selain itu pemerintah perlu memfasilitasi hal-hal yang dapat menunjang profesi para guru.