Brimob Polda Sulut buat sejumlah poskotis dalam pengamanan Pemilu

Manado (ANTARA) - Satuan Brimob Polda Sulawesi Utara (Sulut) membuat sejumlah Poskotis  di tiga wilayah di provinsi tersebut dalam pengamanan tahapan Pemilu 2024.

Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sulut Kombes Pol Agung Anggoro, di Manado, Selasa, mengatakan sesuai perintah Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) Polri, kita membuat Poskotis untuk pengamanan Pemilu.

"Poskotis tersebut dibuat di Bitung satu Poskotis, Manado satu Poskotis, dan Bolaang Mongondow tiga Poskotis. Untuk fasilitas, mobil lapis baja disiapkan di masing-masing Poskotis juga ditambah personel Gegana," kata Agung usai serah terima dhuaja atau panji lambang kesatuan Satbrimob Polda Sulut "Satya Paramahita Girindra" dari pejabat lama Dansatbrimob Polda Sulut Kombes Pol Brury Soekotjo kepada pejabat baru Kombes Pol Agung Anggoro.

Ia menambahkan dari jumlah kurang lebih 900 personel Satbrimob Polda Sulut, pihaknya menugaskan 2/3 kekuatan untuk pengamanan Pemilu, sisanya untuk operasi kepolisian di wilayah lain, dan "stand by" di Mako Brimob Sulut.

“Sedangkan untuk kekuatan kontijensi, kita siapkan satu detasemen anti anarkis di kantor Bawaslu dan satu detasemen di kantor KPU. Kemudian juga tiga personel pengamanan VIP Ketua KPU dan tiga personel pengamanan VIP Ketua Bawaslu,” katanya.

Sementara itu pada upacara serah terima dhuaja berlangsung di lapangan Mako Satbrimob Polda Sulut, Paniki Mapanget Manado, diawali dengan pembacaan Ikrar Brimob Sejati.

Serah terima dhuaja tersebut dilaksanakan setelah serah terima jabatan Dansatbrimob yang dipimpin Kapolda Sulut Irjen Pol Yudhiawan pada Senin (15/1).

Pejabat lama Dansatbrimob Polda Sulut Kombes Pol Brury Soekotjo, kini ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri.

Sedangkan pejabat baru Kombes Pol Agung Anggoro sebelumnya menjabat Wakapusdik Brimob Lemdiklat Polri.

"Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan serah terima jabatan dan serah terima dhuaja. Pada intinya, saya tetap melanjutkan apa yang sudah menjadi kebijakan pejabat lama," kata Agung.