"Kami berharap indikator-indikator kesehatan masyarakat dan permasalahan kesehatan saat ini menjadi poin utama yang kemudian ditindaklanjuti oleh nanti presiden terpilih dalam satu upaya pembangunan kesehatan," kata Koordinator KOMPAK Moh. Adib Khumaidi dalam acara Dialog Nasional KOMPAK dengan Capres dan Cawapres RI Tentang Pembangunan Kesehatan Indonesia di Jakarta, Selasa.
Adib menyatakan berbagai permasalahan kesehatan yang menjadi salah satu faktor rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia perlu dibenahi oleh presiden dan wakil presiden terpilih.
Ia menyebutkan beberapa poin yang harus menjadi perhatian adalah usia harapan hidup, angka kematian ibu dan bayi, permasalahan gizi dan stunting, obesitas, serta angka kematian akibat penyakit menular dan tidak menular yang tinggi.
"Termasuk menyeriusi Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC, di mana hingga saat ini 181 negara sudah menandatanganinya dan hanya lima negara yang belum menandatanganinya termasuk di antaranya Indonesia," ucap Adib yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).
Lebih lanjut, Adib mengemukakan berbagai permasalahan seperti pelayanan kesehatan yang belum merata, belum lengkapnya sembilan jenis dokter yang harus ada pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, hingga imunisasi lengkap bagi anak yang masih jauh dari target menjadi permasalahan yang juga harus diatasi oleh presiden dan wakil presiden terpilih.
Untuk itu, ia menegaskan perhatian atas sejumlah permasalahan di bidang kesehatan tersebut harus terlihat buktinya pada 100 hari pertama pemerintahan.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi para capres-cawapres beserta tim sukses dalam dialog tersebut. Melalui acara ini, ia berharap presiden dan wakil presiden terpilih menjadikan sektor kesehatan sebagai salah satu fokus dalam program pemerintahannya.
"KOMPAK siap menjadi mitra dalam bersinergi dan berkolaborasi," ucap Moh. Adib Khumaidi.
KOMPAK merupakan gabungan komunitas dan asosiasi profesi kesehatan yang di dalamnya beranggotakan 19 institusi, di antaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan 15 asosiasi kesehatan dan organisasi profesi bidang kesehatan lainnya.
Adib menyatakan berbagai permasalahan kesehatan yang menjadi salah satu faktor rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia perlu dibenahi oleh presiden dan wakil presiden terpilih.
Ia menyebutkan beberapa poin yang harus menjadi perhatian adalah usia harapan hidup, angka kematian ibu dan bayi, permasalahan gizi dan stunting, obesitas, serta angka kematian akibat penyakit menular dan tidak menular yang tinggi.
"Termasuk menyeriusi Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC, di mana hingga saat ini 181 negara sudah menandatanganinya dan hanya lima negara yang belum menandatanganinya termasuk di antaranya Indonesia," ucap Adib yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).
Lebih lanjut, Adib mengemukakan berbagai permasalahan seperti pelayanan kesehatan yang belum merata, belum lengkapnya sembilan jenis dokter yang harus ada pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, hingga imunisasi lengkap bagi anak yang masih jauh dari target menjadi permasalahan yang juga harus diatasi oleh presiden dan wakil presiden terpilih.
Untuk itu, ia menegaskan perhatian atas sejumlah permasalahan di bidang kesehatan tersebut harus terlihat buktinya pada 100 hari pertama pemerintahan.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi para capres-cawapres beserta tim sukses dalam dialog tersebut. Melalui acara ini, ia berharap presiden dan wakil presiden terpilih menjadikan sektor kesehatan sebagai salah satu fokus dalam program pemerintahannya.
"KOMPAK siap menjadi mitra dalam bersinergi dan berkolaborasi," ucap Moh. Adib Khumaidi.
KOMPAK merupakan gabungan komunitas dan asosiasi profesi kesehatan yang di dalamnya beranggotakan 19 institusi, di antaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan 15 asosiasi kesehatan dan organisasi profesi bidang kesehatan lainnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Asosiasi kesehatan harap sektor kesehatan jadi fokus capres-cawapres
