Manado (ANTARA) - Terdapat 12 daerah di Sulawesi Utara (Sulut) mendapat piagam penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Dari 15 kabupaten dan kota di Sulut terdapat 12 yang dapat penghargaan Peduli HAM," kata Kepala Kantor Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun usai penyerahan piagam Kabupaten/Kota Peduli HAM, di Manado, Senin,
Ronald mengatakan diharapkan pada tahun mendatang bisa meningkat menjadi Kabupaten/Kota Sangat Peduli HAM.
"Sementara tiga daerah yang belum mendapatkan piagam tahun ini, pada tahun depan diharapkan bisa meraih penghargaan," katanya.
Penyerahan piagam penghargaan tersebut dilaksanakan saat peringatan Hari HAM sedunia ke-75 yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulut.
Sementara itu Ronald Lumbuun dalam sambutannya pada peringatan tersebut mengatakan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah
Ronald menyampaikan Kanwil Kemenkumham Sulut berdasarkan amanah undang-undang tersebut bertugas untuk mendorong pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk peduli terhadap HAM, mendorong pelaksanaan pelaporan Capaian Aksi HAM, mendorong pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM dan mendorong penyelesaian permasalahan HAM yang terjadi pada masyarakat Sulawesi Utara.
Selain 12 kabupaten kota, piagam penghargaan dari Menkumham melalui Kepala Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang telah membina dan membangun sebagian besar kabupaten/kota Peduli HAM tahun 2023 yang diterima Gubernur Sulut Olly Dondokambey
Pada peringatan Hari HAM sedunia, juga dilaksanakan pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Sulut, serta penandatanganan nota kesepahaman tentang pelayanan hukum dan HAM antara Kanwil Kemenkumham Sulut dengan Pemerintah Provinsi Sulut dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulut.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan bahwa inti dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum.
"Jadikan penghargaan yang kita terima hari ini sebagai alat pemicu untuk kita lebih meningkatkan sosialisasi sadar hukum bagi masyarakat Sulut," katanya.
Hadir pada saat itu antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Steve Kepel, para bupati dan wali kota se Sulut, Pimpinan Tinggi Kantor Kemenkumham Sulut.