Sitaro (ANTARA) - Bupati Kepulauan Sitaro, Evangelian Sasingen, Selasa (14/03) menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS RI, atas capaian Jaminan Kesehatan Semesta UHC per 1 Desember 2022.
Penghargaan yang diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri, Tito karnavian itu, diberikan kepada pemerintah daerah di Indonesia yang capaian jaminan kesehatannya menyeluruh bagi masyarakat di wilayah pemerintah daerah setempat.
Bupati mengatakan, Pemkab Kepulauan Sitaro berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang optimal terhadap seluruh masyarakat.
"Ini komitmen pemerintah daerah, tentu salah satunya diwujudkan dengan menyediakan pembiayaan untuk tercapai jumlah kepesertaan menuju Universal Health Coverage (UHC)," kata bupati.
Menurut dia, hasil ini tentu berkat dukungan semua pihak yang terkait, termasuk kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro beserta seluruh anggota dewan.
"Ini karena komitmen mendukung untuk tercapainya UHC di Kabupaten Sitaro," ujar bupati.
Meski begitu, dia berharap dengan tercapainya UHC di Kabupaten Kepulauan Sitaro, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama meningkatkan akses pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
"Semoga UHC di Kabupaten Kepulauan Sitaro terus dapat dipertahankan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan yang bermutu," harap dia.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mendukung penuh Program JKN yang juga merupakan Program Prioritas Negara.
Perlu diketahui kegiatan yang dilaksanakan di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan ini diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia, kemudian Laporan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Sambutan Menko PMK, Pemutaran Video Universal Health Coverage, kemudian pemberian penghargaan kepada Gubernur hingga Bupati/Walikota yang terpilih.
Selain itu, kegiatan yang diselenggarakan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia dan BPJS Kesehatan turut dihadiri Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan RI, Menteri Sosial, Kepala Bappenas RI, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, peserta sebanyak 22 orang dari Provinsi (Gubernur) dan Bupati/Walikota/Sekda berjumlah 334 orang.
