Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting membantu Pemerintah dan pihak-pihak lainnya dalam menghadapi situasi darurat kesehatan.
Peran yang diambil oleh DPR saat situasi darurat itu terkait urusan legislasi, penganggaran, dan pengawasan, kata Puan, saat berbicara pada forum yang digelar oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), di BICC, Nusa Dua, Bali, Selasa.
“Saat pandemi atau bencana melanda, semua orang berperan menjaga kesehatan masyarakat. Pandemi membuat kita menyadari peran anggota parlemen dalam kedaruratan medis,” kata Puan Maharani dalam forum yang membahas kesiapan ketahanan kesehatan itu.
Dalam pertemuan itu, Puan menyampaikan pandemi COVID-19 membuka kelemahan sistem dan kurangnya kesiapan dunia dalam menanggulangi kedaruratan kesehatan.
“Saat kita dihadapkan dengan ancaman, risiko, dan kerentanan, kita menyadari urgensi untuk pendekatan semua (jenis) bahaya (ancaman, Red), (pendekatan) multisektoral, dan terkoordinasi untuk kesiapsiagaan darurat kesehatan,” kata Ketua DPR RI itu pula.
Ia menegaskan pandemi COVID-19 ini jadi momentum untuk meningkatkan kepemimpinan parlemen dalam penanggulangan krisis kesehatan.
“Parlemen harus mengambil peran utama mempromosikan kesiapsiagaan darurat kesehatan negara,” ujar Puan Maharani.
Dalam forum itu, dia pun mengajak delegasi parlemen dari 115 negara untuk membuat undang-undang kesehatan yang lebih komprehensif dan proporsional di negara masing-masing.
Puan juga mendorong kebijakan itu memperhatikan kebutuhan perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan.
Ia juga mengingatkan parlemen anggota IPU untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan dan ketersediaan dana untuk mendanai kebutuhan saat situasi darurat.
“COVID-19 terus menjadi krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial yang besar,” kata dia lagi.
Terkait itu, Puan yang pada sidang majelis tahunan IPU menjabat sebagai pimpinan, juga menyambut baik peluncuran buku panduan WHO untuk parlemen mengenai peraturan kesehatan internasional.
“Peluncuran buku pegangan (panduan, Red) ini adalah satu hal, tetapi yang lebih penting bagi kita adalah meningkatkan upaya kolektif,” ujar Puan pula.
Dalam pertemuan itu, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yang hadir secara virtual menyampaikan buku panduan untuk parlemen itu bertujuan membantu anggota DPR di dunia, agar dapat lebih baik menanggulangi dampak pandemi.
Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong menyampaikan buku panduan WHO itu memperkuat kapasitas parlemen dalam menghadapi situasi darurat kesehatan.
“IPU harus ambil bagian karena parlemen punya kekuatan membuat hukum, dan pemerintah butuh dukungan parlemen mengatasi pandemi,” kata Chungong.
