Bupati Kepulauan Sitaro, Evangelian Sasingen Audiensi Bersama Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, Ir. Restuardy Daud, M.Sc bertempat di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, Jumat 15/10.
Kunjungan Bupati Sitaro ini bertujuan untuk menyampaikan situasi dan kondisi Kabupaten Kepulauan Sitaro serta beberapa kendala yang dihadapi sebagai salah satu daerah perbatasan. “Sitaro ini berada di gugus pulau dan aktivitas gunungnya masih sangat aktif. Selain itu, sarana transportasi kami sering terkendala dikarenakan bencana yang menyebabkan jalan lingkar terputus, sarana prasarana kesehatan dan air bersih pun terbatas.” jelas Sasingen.
Dia juga menyampaikan kemampuan APBD Kabupaten Kepulauan Sitaro saat ini terbatas untuk mengakomodir pembangunan. Sehingga, Bupati mengusulkan rencana pembangunan Kabupaten Kepulauan Sitaro dapat dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui BNPP.
Diketahui bahwa tugas BNPP diantaranya menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
Dari hasil identifikasi, beberapa kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro telah terakomodir dalam Rencana Induk 2020-2024. Diantaranya rencana pembuatan pengaman pantai (Boulder) di kec. Siau Barat, dan rencana Pembangunan RS Pratama di Makalehi serta penyediaan alat Kesehatan, serta bantuan bagi nelayan.
Terkait peningkatan infrastruktur transportasi ini menjadi masukan dalam pembahasan penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2023 mengingat program/kegiatan Tahun 2022 sudah ditetapkan.
Kedatangan Bupati di Kantor BNPP turut didampingi oleh Duta Perempuan Inisiator Indonesia, Alicia Gabriele Supit, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ch. Bob. Wuaten, ST serta Kepala Dinas Perhubungan, DR. Indra E. H. N. Purukan, S.Kom, M.MT.
