Para pihak diajak bersinergi selesaikan pembangunan TPA Mamitarang

Manado (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Utara(Sulut) Agus Fatoni mengajak para pihak bersinergi mendukung penyelesaian pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) Regional Mamitarang di desa Ilo-Ilo, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. 

"Pembangunan TPA Regional Mamitarang telah dimulai sejak 24 September 2020, karena itu sudah menjadi kewajiban bersama agar pembangunan  berjalan sebagaimana mestinya," kata 

Penjabat Gubernur Agus Fatoni di Manado, Kamis.

TPA yang dibangun di Desa Ilo Ilo, Kecamatan Wori itu adalah bagian dari sistem sanitasi perkotaan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan produksi sampah rumah tangga. 

Direncanakan, pembangunan proyek TPA Regional Mamitarang berbanderol Rp128 miliar itu akan memakan waktu 15 bulan dengan skema pembiayaan 'multi years'. 

Bila selesai dibangun, TPA ini dapat menampung 312.29 ton sampah per hari yang dihasilkan oleh 572.526 jiwa atau sebanyak 143.131 kepala keluarga.

TPA ini nantinya menampung produksi sampah dari empat kota/kabupaten otonom yang tergabung dalam kawasan perkotaan metropolitan yaitu Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung.

Pembangunan TPA ini diawali pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Daerah Provinsi Sulut dengan membangun jalan akses menuju TPA dengan biaya APBD Pemprov Sulut.

Selanjutnya, dukungan Kementerian PUPR mencakup pembangunan lahan urug (landfill), instalasi pengolahan lindi seluas 8,7 hektare, dan kolam instalasi pengolahan air lindi yang terdiri dari unit screen, equalisasi, anaerobik, fakultatif, maturasi, dan wetland.

Pemprov Sulut optimistis TPA Regional Mamitarang ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan, menyelamatkan air permukaan (sungai dan pantai), dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di sekitarnya.

Penjabat Gubernur sebelumnya memimpin rapat koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan fisik pekerjaan dan pengoperasian TPA yang dibangun di atas lahan seluas 48 hektare tersebut.

Hadir jajaran Forkopimda, Sekdaprov Edwin Silangen, penjabat Bupati Minahasa Utara Clay June Dondokambey, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Kementerian PUPR Rus An Tayib, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulut Steve Kepel dan perwakilan BPN Sulut dalam rakor itu.

***1***