Manado (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dan DPRD menyepakati kebijakan Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2020, guna mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19 di daerah tersebut.
"Penyusunan KUPA dan perubahan PPAS ini dilakukan sebagai acuan kebijakan daerah yang bersinergi dengan kebijakan nasional untuk mengarahkan proses penganggaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPD," kata Bupati Minahasa Royke Octavian Roring, di Tondano, Rabu.
Dia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan terhormat yang telah mengagendakan rapat paripurna di tengah pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan.
Ia mengatakan pembahasan dilakukan sangat dinamis dengan kritikan, saran dan pertimbangan untuk kemajuan Minahasa.
Dia mengatakan Pandemi Covid-19 memberi dampak kepada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, yang memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan kebijakan termasuk kebijakan terhadap struktur APBD.
"Semoga kebijakan ini dapat mengantisipasi penyebaran virus yang menakutkan bagi masyarakat," kata Bupati.
Bupati Minahasa Dr Royke Octavian Roring dan Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa dalam rangka Penandatanganan Nota KUPA dan PPAS APBD Kabupaten Minahasa 2020 di Ruang Sidang DPRD Minahasa.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Minahasa Glady Kandouw, bersama Wakil Ketua, Okstesi Runtu dan Denny Kalangi dihadiri Sekretaris Daerah Minahasa, Frits R Muntu, para Asisten, anggota DPRD Minahasa dan jajaran Pemkan Minahasa.
Berita Terkait
Menko Pemberdayaan Masyarakat dan Mensos sepakati satu data tunggal kemiskinan
Kamis, 31 Oktober 2024 14:51 Wib
KPU Manado-LO sepakati desain kertas suara Paslon
Kamis, 3 Oktober 2024 19:34 Wib
AJI-AMSI-IJTI sepakati pemberitaan kekerasan seksual harus perspektif korban
Senin, 30 September 2024 7:12 Wib
Mendagri-DPR sepakati 122 RUU Kabupaten/Kota belum disetujui
Rabu, 25 September 2024 7:32 Wib
Bila kotak kosong menang, Komisi II DPR sepakati pilkada diulang
Rabu, 11 September 2024 6:22 Wib
Baleg DPR sepakati aturan batas usia di RUU Pilkada pakai putusan MA bukan MK
Rabu, 21 Agustus 2024 17:12 Wib
AS-Israel sepakati PBB lakukan 'misi penilaian' di Gaza utara
Rabu, 10 Januari 2024 11:07 Wib
PLN gercep sepakati studi pengembangan dengan Sembcorp
Sabtu, 28 Oktober 2023 23:14 Wib