Karawang (ANTARA) - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyampaikan agar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah dihentikan saja karena sudah tidak efektif.
"Kondisi sekarang sudah tidak efektif. Saya mengusulkan PSBB diganti dengan karantina komunal berbasis RW dan desa," katanya dalam sambungan telepon dari Karawang, Minggu.
Ia mengatakan melalui karantina komunal, di setiap desa mulai tingkat RW disediakan tempat karantina, pos penjagaan, alat pelindung diri, ambulans dan alat pengukur suhu tubuh. Bahkan disarankan agar tes swab dilakukan di tingkat RW.
Dengan karantina komunal itu setiap pengurus RW menutup sendiri daerahnya masing-masing sehingga saat ada orang yang masuk ke kampungnya diperiksa terlebih dahulu.
Menurut dia, masyarakat desa dikenal mandiri dan mereka bisa menjaga kampungnya sendiri, membangun jalan sendiri, membangun pos ronda sendiri, dan bahkan bisa membuat sistem sendiri. Konsep karantina komunal tersebut kini tengah dilaksanakan di Purwakarta.
Dedi menyatakan kalau karantina komunal itu bisa jauh lebih efektif dibandingkan dengan PSBB yang kini diterapkan di sejumlah kabupaten/kota di tanah air.
Legislator dari Partai Golkar ini mengatakan PSBB kini sudah tidak efektif karena beberapa hal di antaranya ada kebijakan pemerintah pusat yang melonggarkan transportasi.
Pelonggaran transportasi membuat interaksi orang semakin tinggi dan banyak. Sementara PSBB bertujuan untuk menekan jumlah orang berinterkasi baik antar-individu maupun antar-wilayah.
Tetapi lalu lintas mobil tetap bisa lolos pos pemeriksaan di tengah PSBB. Penjagaan ketat hanya dilakukan pada jam-jam tertentu.
Ia juga menyampaikan kalau PSBB tidak efektif karena aturannya terlalu panjang dan lama, sehingga berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat. Di sisi lain, ada kebijakan yang berbenturan, yakni PSBB dan kelonggaran transportasi. Kondisi itu membuat masyarakat bingung.
"Sektor ekonomi jadi terhenti kalau kebijakan PSBB terlalu lama," kata Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta ini juga mengatakan kebijakan PSBB tidak sepenuhnya ditaati masyarakat. Seperti satu toko buka, tetapi toko lain tutup. Orang berkerumun di satu toko yang buka, dan itu tidak ada artinya PSBB untuk menekan interaksi manusia.
Alasan lain PSBB sudah tidak efektif adalah kebijakan itu malah memicu problem sosial akibat bantuan dampak corona yang tak merata dan salah sasaran.
"Daripada tidak jelas, ya sudah hentikan saja PSBB, karena membingungkan masyarakat oleh regulasi yang aneh-aneh," kata Dedi.
Dampak lain dari PSBB adalah membuat aparat jenuh saat menjaga pos pemeriksaan, sehingga mudah emosi ketika menghadapi masyarakat yang bandel. Tapi sisi lain, masyarakat juga mulai jenuh karena tak bebas berpergian.
Berita Terkait
Tim Mitigasi IDI - perhimpunan profesi dokter serukan PSBB ketat di Indonesia
Minggu, 27 Juni 2021 19:06 Wib
Disegel, toko modern di Bandung karena langgar PSBB
Sabtu, 19 Desember 2020 6:31 Wib
Lurah Cipete Utara Jakarta Selatan jadi korban pemukulan pelanggar PSBB
Kamis, 10 Desember 2020 20:38 Wib
Jakarta terapkan PSBB Transisi setelah kasus COVID-19 melambat
Minggu, 11 Oktober 2020 13:46 Wib
Pemrov DKI hentikan aktivitas tujuh gedung pemerintah daerah
Jumat, 18 September 2020 21:29 Wib
Kasus baru COVID-19 DKI Jakarta mulai menurun, hari ini 1.014 kasus
Kamis, 17 September 2020 20:19 Wib
Delapan rumah makan di Jakarta ditutup karena langgar PSBB
Selasa, 15 September 2020 21:40 Wib
Bekasi membatasi aktivitas warga dampak PSBB DKI Jakarta
Senin, 14 September 2020 14:04 Wib