Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan tentang kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan World Bank untuk Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA).
“Kami ingin bagaimana implementasi pertanahan dan tata ruang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Tentu kita ingin implementasi yang pro lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim,” ujar AHY di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, program utama dari kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan World Bank ini adalah Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA). Pada dasarnya, PPRA ini bertujuan meningkatkan capaian pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah.
Percepatan program tersebut diupayakan dengan berbagai cara. Program PPRA juga melibatkan masyarakat yang telah diberi pelatihan sebagai pengumpul data pertanahan (Puldatan). Di samping itu, Kementerian ATR/BPN pun terus fokus menjalankan transformasi digital.
AHY mengatakan, PPRA sudah berlangsung di 10 provinsi. Kesepuluh provinsi tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Sementara itu, World Bank Country Director for Indonesia and Timor Leste Satu Kahkonen mengatakan bahwa kerja sama World Bank dengan Pemerintah RI bisa disebut amat sukses dengan capaian hasil yang begitu signifikan.
Ia mendukung inisiasi Kementerian ATR/BPN untuk menerapkan implementasi pertanahan dan tata ruang yang lebih pro lingkungan.
“Hal ini bisa dimulai dari bisnis prosesnya. Bisnis proses apa yang dapat dilakukan yang berhubungan dengan dukungan kepada penanganan perubahan iklim,” kata Satu Kahkonen.
Land Tenure Specialist dari World Bank Willem Egbert van der Muur juga mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN dalam PPRA. Ia menyebut, World Bank tak hanya terus memperkuat kerja sama untuk capaian program saat ini, namun juga untuk program-program mendatang.
“Seperti halnya jika kita bicara soal Online Single Submission (OSS), sebuah sistem perizinan berusaha, itu berhubungan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN. RDTR ini erat kaitannya dalam hal investasi. Oleh karena itu, tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, kita dapat menambahkan nilai tambah upaya dalam pertimbangan perubahan iklim,” ujar Willem.
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan World Bank di Jakarta. Pertemuan ini membahas pelaksanaan program yang telah berjalan serta potensi kerja sama antara kedua pihak, khususnya dalam capaian Reforma Agraria.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: AHY: Kolaborasi Kementerian ATR dan World Bank untuk Reforma Agraria
Berita Terkait
BI panen perdana cabai rawit di Kota Tomohon kendalikan inflasi
Kamis, 25 April 2024 6:14 Wib
BI serahkan bantuan sosial bencana erupsi Gunung Ruang
Selasa, 23 April 2024 13:09 Wib
AHY dan Elly Lasut doakan Prabowo-Gibran hadapi putusan MK
Senin, 22 April 2024 7:16 Wib
Dirut: Operasional Bank Sulut di Tagulandang ditutup dampak Gunung Ruang
Jumat, 19 April 2024 18:48 Wib
Pakar sebut menteri hadir di MK beri transparansi soal bansos
Senin, 8 April 2024 21:09 Wib
Penerbitan sertifikat halal bagi UMKM di Sulut meningkat tajam
Minggu, 7 April 2024 8:15 Wib
Panglima TNI mutasi 215 pati, Brigjen Steverly Parengkuan jadi Staf Ahli Menhan Prabowo
Rabu, 3 April 2024 20:06 Wib
AHY sebut ada 111 juta bidang tanah di Indonesia telah bersertifikat
Rabu, 3 April 2024 19:51 Wib