Manado (ANTARA) - Pemerintah upaya kuat mencegah keterlambatan distribusi bahan pokok (bapok) guna mengantisipasi lonjakan angka inflasi, di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
"Saya belum lama ini mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara Virtual dengan pemerintah pusat," kata Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, di Bitung, Jumat.
Ia mengatakan langkah-langkah apa yang dilakukan terkait penanganan Inflasi daerah antara pemerintah pusat dan daerah seperti Prinsip satu Data Indonesia.
Ketersediaan data sangat penting dalam rangka melihat perkembangan harga di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Daerah harus memantau perkembangan harga setiap harinya dan juga mengurangi perbedaan harga antar wilayah akibat ketidakmerataan pasokan, sentra produksi, dan terlambat distribusi.
"Sehingga, di Kota Bitung melalui instansi terkait selalu memantau distribusi bapok hingga ke tangan pedagang akhir," jelasnya.
Jika semua distribusi bapok lancar, maka di saat masyarakat atau konsumen akan membutuhkan selalu tersedia di pasar dengan harga yang stabil.
"Dipastikan harga stabil, jika distribusi lancar dan aman hingga ke tangan pedagang," jelasnya.
Memang, hukum pasar pasti terjadi, jika stok berkurang maka harga pasti naik, begitu pula sebaliknya jika stok melimpah harga pasti turun.
Pemerintah bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID) akan sama-sama menjaga stok dan pasokan serta distribusi bapok selalu stabil.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan pihaknya mengimbau kepada semua TPID di kabupaten dan kota, agar tetap lakukan pengawasan khususnya kepada volatile food yang biasa memicu inflasi di Sulut.
Volatile food yang biasa memicu inflasi di Sulut yakni cabai rawit, bawang merah, ikan, beras dan juga harga tiket pesawat.
