Manado (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) menganggarkan Rp100 miliar dana pinjaman lunak di APBD 2022 bagi membantu pelaku UMKM terdampak pandemi COVID-19.
Menurut dia anggaran sebesar Rp20 miliar yang dialokasikan pada APBD Perubahan 2021 untuk program pinjaman lunak itu masih terlalu kecil, sehingga belum mampu menyasar semua pelaku UMKM. Sementara jumlah UMKM aktif di daerah tersebut mencapai 146 ribu. Usaha mereka rata-rata berskala kecil dan menengah, hanya sekitar satu persen berskala besar.
"UMKM butuh modal demi bertahan di tengah sulitnya ekonomi dampak pandemi. Makanya, kita dorong anggaran pinjaman lunak itu ditambah lagi jadi Rp100 miliar," ujar Wahyudin di Tanjungpinang, Kamis.
Politisi PKS itu pun mengapresiasi program pinjaman lunak yang telah dilaksanakan Pemprov Kepri tahun ini bekerjasama dengan Bank Riau Kepri (BRK).
Melalui program itu, pelaku UMKM dapat keringanan pinjaman dana dari bank tanpa perlu membayar bunga.
Namun demikian, dia mengingatkan kepada pelaku UMKM, bahwa program tersebut bersifat pinjaman dan harus dikembalikan ke pihak BRK.
"Jadi manfaatkan betul bantuan ini untuk keperluan usaha, bukan yang lain," imbuhnya.
Lebih lanjut, pria yang duduk di Komisi IV itu turut meminta Pemprov Kepri rutin melaksanakan pelatihan UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing agar tembus ke pasar nasional bahkan internasional.
Banyak pelaku UMKM yang belum cakap dalam menjalankan usahanya. Sehingga perlu dibina terutama soal tampilan produk, kemasan hingga pemasaran.
"Kalau UMKM berkembang dan maju, akan dapat menyerap tenaga kerja. Dampaknya, perekonomian daerah makin meningkat," demikian Wahyudin.
