Jakarta (ANTARA News) - Sekelompok anak muda pengguna jejaring sosial (netizen) twitter yang tergabung dalam akun @temanahok, bergerilya turun ke jalan demi menggalang dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam kisruh dana APBD 2015.
"Berawal dari satu pikiran di sosial media twitter @temanahok, kami membuat gerakan mendukung Ahok. Kita sepakat membuat petisi menyalurkan aspirasi Jakarta untuk Ahok lewat tema Gue Ahok Lawan Aksi Begal APBD," kata Koordinator gerakan @temanahok Aditya Yogi Prabowo melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Aditya mengatakan pihaknya turun ke jalan melakukan aksi membuat petisi di area Bunderan HI, Jakarta, dalam kesempatan hari bebas kendaraan bermotor ("car free day"), Minggu.
Menurut Aditya, gerakan sukarelawan ini dibuat masif agar warga Jakarta berani melawan mafia-mafia atau koruptor yang bercokol di kantor dewan rakyat DKI Jakarta.
Dalam aksinya mereka membagikan topeng bergambar wajah Ahok kepada warga Jakarta, dan surat petisi sebagai simbol bahwa Ahok tidak sendiri dalam kisruh APBD.
"Jangan sampai Ahok takut dan dia mundur atau kena hak angket," kata Aditya.
Selain itu, @temanahok juga membentangkan "banner" sepanjang empat meter di areal bundaran HI untuk mengajak warga Jakarta membubuhkan tandatangan dukungan bagi Ahok dalam menjegal mafia APBD di DKI Jakarta.
Aditya menegaskan anggaran yang disebut sebagai "dana siluman APBD" untuk pengadaan alat UPS (Uninterupted Power Supply) senilai Rp12,1 triliun itu harus diselamatkan.
"Gerakan @temanahok saat ini sudah beranggotakan 500 orang relawan. Kami berpatungan untuk membuat topeng, banner dan surat petisi," jelas dia.
Saat ini polemik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta masih berlangsung. Polemik ini bermula dari pengajuan anggaran APBD 2015 melalui e-budgeting yang dilayangkan Ahok ke Kemendagri tanpa adanya tanda tangan persetujuan DPRD DKI Jakarta.
DPRD menilai pengajuan anggaran e-budgeting itu bak surat bodong. DPRD DKI Jakarta kemudian menggunakan hak angket terkait keputusan Ahok itu.
Ahok sendiri menekankan e-budgeting bisa diajukan tanpa tanda tangan DPRD DKI Jakarta. Ahok juga menyatakan sengaja tidak meminta persetujuan dana APBD ke DPRD DKI Jakarta, agar "dana siluman" pengadaan alat UPS senilai Rp12,1 triliun yang telah dicoretnya tidak muncul lagi.
