Jelang penetapan capres-cawapres, massa unjuk rasa di area KPU

Massa menggelar aksi di area Gedung KPU menjelang penetapan capres-cawapres pada Senin (13/11/2023). ANTARA/Muhammad Ramdan

Jakarta (ANTARA) - Massa menggelar aksi unjuk rasa di area Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Senin.

Massa yang mengatasnamakan Aliansi Penyelamat Konstitusi itu mulai berdatangan di area Gedung KPU sekitar pukul 11.00 WIB.

Mayoritas dari pengunjuk rasa mengenakan pakaian berwarna hitam, lengkap dengan sejumlah atribut lainnya seperti spanduk, bendera Merah-Putih dan juga bendera kertas minyak berwarna kuning.

Mereka juga membawa keranda yang dipasang di atas pembatas jalan (barrier) yang menjadi pembatas menuju kantor KPU.

Mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan. Antara lain mendesak KPU untuk mendiskualifikasi salah satu bakal calon presiden (bacalon) dan bakal calon wakil presiden (bacalon).

Selain itu juga menuntut KPU, Bawaslu, TNI, Polri, ASN dan semua aparatur negara agar bertindak netral pada Pemilu 2024.

Sementara itu, jalan di depan Gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, ditutup menjelang penetapan capres dan cawapres.

Penutupan dilakukan sejak pukul 10.30 WIB, baik dari arah menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) atau Jalan MH Thamrin dan menuju Taman Suropati atau menuju kawasan Menteng.

Penutupan jalan dilakukan menggunakan "barrier" setinggi sekitar dua meter yang berwarna putih dan hitam.

Di belakang "barrier", kendaraan taktis Kepolisian disiagakan seperti "water canon" dan mobil pengurai massa.

Personel Kepolisian dan aparat gabungan berjaga di sekitar Gedung KPU. Pun demikian dengan pasukan pengamanan internal KPU RI yang dikenal sebagai "Jagad Saksana" juga melakukan penjagaan di Gedung KPU RI.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, pihaknya mengatakan mengerahkan sebanyak 1.318 personel gabungan untuk mengamankan pengumuman penetapan pasangan capres dan cawapres.

Trunoyudo menjelaskan, ribuan personel itu terdiri dari 388 personel Satuan Tugas Daerah (Satgasda), 30 personel Satuan Tugas Resor (Satgasres) serta 900 personel pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) yang berasal dari Kodam Jaya, Korbrimob dan Korsabhara.

Trunoyudo menambahkan, pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Kantor KPU guna mengantisipasi kemacetan kendaraan. "Rekayasa lalu lintas kita laksanakan secara situasional," kata Trunoyudo.