Manado (ANTARA) - Bawaslu Kota Manado menggelar apel bagi seluruh jajarannya untuk persiapan pencegahan dan pengawasan pelanggaran pada waktu sebelum masa kampanye setelah penetapan DCT oleh KPU, Sabtu, di lapangan Sparta Tikala.
"Sebagaimana kita ketahui, hari ini KPU RI secara nasional mengumumkan daftar calon tetap (DCT) DPRD Kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR-RI dan DPD, jadi jangan ada yang curi start," kata Koordinator Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Manado, Heard Runtuwene, di Manado, Sabtu.
Heard mengatakan, mengantisipasi jangan sampai ada yang melakukan pelanggaran dengan curi start, maka pihaknya menggelar apel bersama seluruh jajaran dari 11 Panwascam dan 87 Panwas kelurahan agar bisa sepikir bersama bagaimana proses dari pengawasan pencegahan dan penindakan lapangan, yang mulai jalan Sabtu.
"Jadi mulai Sabtu kami melakukan inventarisasi terhadap APK dan APS yang bersifat kampanye, dalam artian yang mengajak dan menawarkan visi misi itu yang dilarang berdasarkan Perbawaslu 11/2023 maupun PKPU 15/2023," kata Runtuwene.
Sementara koordinator divisi pengawasan, hubungan masyarakat dan hubungan antara lembaga, Abdul Gafur Subaer, mengingatkan seluruh jajarannya tidak boleh sekali kali menurunkan APK atau APS yang melampaui sosialisasi, karena itu adalah kewenangan pemerintah dalam hal ini polisi pamong praja.
"Karena itu, maka hari ini kita semua turun melakukan inventarisasi APK maupun APS yang sudah melampaui dan nanti akan ditelaah lalu akan ada rekomendasi kepada Pol PP untuk menurunkannya, jangan mengambil tindakan sendiri," tegas Gafur.
Menutup apel persiapan itu, Ketua Bawaslu Brillian Maengko menegaskan, bahwa yang dilakukan oleh Bawaslu hari ini, adalah inventarisasi semua APK dan APS yang melampaui, dan akan ditelaah.
Jadi menurut Maengko, tidak yang namanya pembatalan penindakan, karena di hari pertama pasca penetapan, Bawaslu melakukan pendataan seluruh peraga maupun APS yang melanggar sebagai bagian tindakan pencegahan, lalu akan direkomendasikan kepada pol PP untuk diturunkan mulai pekan depan.
Tetapi dia mengatakan, tugas penindakan nantinya akan dilakukan bersama dengan polisi dan dari TNI AD dan yang menurunkan adalah pol PP sesuai dengan ketentuan.
