Panglima TNI tanggapi soal kerawanan IKN Nusantara dari serangan udara

Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa angkat bicara soal kerawanan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang rentan ancaman serangan udara.

Panglima TNI mengakui TNI masih memiliki kekurangan jika dilihat dari aspek alutsista bukan hanya dari sisi matra udara, melainkan juga matra darat dan laut.

"Memang kalau dilihat dari alutsista, kita memang masih kurang banyak sekali. Bukan hanya di udara, tapi juga di matra darat dan matra laut," kata Andika di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin.

Baca juga: Andi Widjajanto: Pemindahan IKN perlu disertai perubahan paradigma pertahanan

Kendati demikian, pihaknya berterima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan yang telah melakukan pengadaan alutsista semaksimal mungkin.

Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini, pemerintah telah berusaha memberikan yang terbanyak sesuai dengan kondisi keuangan negara yang ada.

"Tapi yang jelas tidak ada pemerintah yang kemudian tidak berusaha maksimal dalam memberikan anggaran, termasuk pemerintah presiden saat ini," kata Andika.

Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan lokasi IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, rentan terhadap ancaman serangan udara dari luar.

"Secara geografis, Ibu Kota Nusantara memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman eksternal. Khususnya yang bersumber dari udara," kata Andi saat menyampaikan orasi ilmiah, di Lemhannas, Kamis (19/5).

Oleh karena itu, Andi meminta agar kapasitas anti-access/area-denial (A2/AD) di sekitar IKN perlu diperkuat.

Baca juga: Kementerian PUPR: IKN adalah kota bagi generasi muda masa kini

Dia menambahkan pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan Timur perlu disertai perubahan paradigma pertahanan.

"Selama ini, pertahanan Indonesia cenderung berfokus pada pertahanan berbasis darat dengan mengandalkan strategi pertahanan mendalam (in-depth defense)," kata mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) ini.

Menurut Andi, paradigma itu dinilai tidak lagi optimal karena tidak sejalan dengan posisi geografis serta topografi IKN Nusantara.