Jakarta (ANTARA) - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai bahwa sikap partai Golkar terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak mungkin berbeda dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Golkar tak mungkin beda dengan sikap Jokowi. Wajar kalau kemudian Golkar tegaskan dukung pemilu tepat waktu," kata Adi Prayitno dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan bahwa Partai Golkar mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal. Hal itu senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar pada 14 Februari dan November 2024.
Menurutnya, wacana penundaan pemilu tidak akan kembali mengemuka dengan sikap tegas yang diungkap oleh Partai Golkar dan Presiden Jokowi. Langkah tersebut ia nilai sudah sesuai dengan harapan rakyat.
"Saya kira tidak ada perdebatan lagi. Golkar fix dukung Pemilu 2024 tanpa penundaan. Itu artinya, usulan penundaan pemilu secara otomatis gugur karena ditolak presiden dan melarang menterinya bicara pilpres," ucapnya memaparkan.
Selain mengikuti aspirasi publik, kata dia, sikap Golkar itu juga menunjukkan ketaatan terhadap pemimpin koalisi Pemerintah, yakni Presiden Jokowi. "Ajeg dan senapas dengan sikap Jokowi," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifin mengatakan, Partai Golkar sangat mendukung keputusan Pemerintahan Presiden Jokowi yang akan menggelar pemilu sesuai jadwal yang disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 14 Februari 2024.
Nurul mengklaim selama ini partai-nya tidak pernah bersikap mendua soal pelaksanaan Pemilu 2024. Golkar taat pada konstitusi. "Golkar selalu tegak lurus pada peraturan," tuturnya.
Baca juga: Presiden Jokowi lantik Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027
Baca juga: Kode Inisiatif sebut "e-voting" belum jadi kebutuhan pada Pemilu 2024
Dia juga mengklaim bahwa Ketua Umum Golkar juga tidak pernah menyatakan persetujuannya untuk menunda pemilu atau pengusulan perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan, tutur Nurul melanjutkan, partainya justru melakukan upaya untuk terus melakukan sosialisasi menuju Pemilu 2024.
"Dalam setiap kesempatan, kami dari Partai Golkar termasuk Ketua Umum Pak Airlangga terus menyosialisasikan program-program yang sudah kami buat untuk menuju Pilpres dan Pileg 2024," ujar Nurul.
