Minahasa Utara, (Antara Sulut) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Utara (Minut), Denny Sompie mengatakan ada kesalahan manajemen keuangan sehingga Minut mendapat opini disclaimer, karena itu bupati harus berani ambil kebijakan.
"Jika bawahannya tidak mampu menjalankan tugasnya, segera diganti saja," ujar Denny, di Minut, Rabu.
Denny mengatakan sudah beberapa kali opini tersebut diterima oleh pemerintah kabupaten ini membuktikan kinerja dari bawahnnya tidak baik.
"Bupati harus tegas mengambil sikap itu, jangan membentuk manajemen perasaan melainkan manajemen pemerintahan," ujarnya.
Dia berharap agar Bupati tidak perlu merasa ibah bagi bawahannya, karena anggaran perubahan managemen perlu untuk membuat daerah semakin baik.
"Kalau sifat tersebut masih dipegang oleh Bupati, efeknya ada kepada masyarakat dan memang opini tersebut semakin tertutup ruang bantuan bagi daerah kita, mengingat ekonomi daerah dan pemanfaatan sumber daya alam sangat besar," tegasnya.
Dia mengatakan masih ada kesalahan administrasi penganggaran yang tidak tepat sasaran serta penataan aset.
"Yang bertanggung jawab disini yaitu Kepala Dinas PPKAD, karena instansi tersebut menjadi tolak ukur masalah penataan keuangan," jelasnya.
Denny berharap, kedepan opini yang diberikan nanti akan semakin baik dan tidak ada lagi namanya disclaimer, sehingga yang salah harus dibenahi.
Namun diakuinya, sebagai pengawas dalam hal ini anggota DPRD, pihaknya belum maksimal memantau keberadaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
"Kami memang sudah seringkali mengingatkan, tapi apa boleh buat ternyata hal itupun masih belum mendapatkan prestasi baik," katanya.
