Manado (ANTARA) - Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Manado, Peter Eman mengataka rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), tetap menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun hanya dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Saat ini Pemkot Manado memiliki tiga Rusunawa yang berada di tanah coklat, Paniki, dan Karame. Di Singkil dan di Tingkulu, Wanea, semuanya dikelola oleh Dinas Perkim," kata Peter, di Manado, Selasa.
Eman menjelaskan bahwa ketiga Rusunawa yang dikelola Dinas Perkim itu menjadi sumber PAD untuk Manado, meskipun memang nilai sewa per unitnya tidak semahal tempat kontrakan atau rumah kos yang dikelola perorangan. Sedangkan yang satu yang telah selesai dibangun, belum diserahkan kepada Dinas Perkim, sehingga yang mereka kelola baru tiga saja.
"Sebagai sumber PAD, semua dana sewa yang masuk dari semua rusunawa itu masuk ke kas daerah, yang akan digunakan kembali untuk membiayai semua program pemerintah kota yang bermuara pada kesejahteraan rakyat," katanya.
Di sisi lain, Eman menegaskan Rusunawa yang berada di tiga lokasi di Manado itu, hanya bisa disewa oleh MBR yang merupakan warga Kota Manado, dan sejumlah persyaratan wajib lainnya.
Penggunaannya juga harus jelas, kata Eman, tunduk pada aturan yang dibuat Dinas Perkim sebagai pengelola.
Seperti masa sewa yang terbatas maksimal tiga tahun, dan jika perekonomian sudah mulai meningkat maka tidak lagi diperkenankan berada di situ, karena akan dipakai oleh MBR lainnya.
Eman menambahkan bahwa harga sewa per unit per bulan di tiap lantai itu berbeda. Di lantai satu misalnya Rp400 ribu, lantai dua lebih murah dan demikian seterusnya. Makin tinggi lantai Rusunawa makin rendah harganya, selain kebersamaan untuk sampah dan keamanan.
Mantan Kepala Pelaksana Harian BPBD Manado itu mengatakan, memang Rusunawa itu merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat yang perekonomian lemah, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup yang menjadi indikasi ada peningkatan kesejahteraan, di samping untuk memasukkan pendapatan bagi daerah.
