Pengamat: Pemerintah Perlu Belajar Kejadian Banjir Manado

Manado, 21/1 (Antara) - Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Agus T Poputra mengatakan pemerintah harus belajar dari kejadian banjir bandang yang terjadi di Manado waktu lalu jangan sampai terulang kembali.

"Dua tahun sudah banjir bandang melanda Kota Manado yang sangat merugikan secara finansial masyarakat dan menimbulkan korban jiwa. Namun demikian pemerintah tidak pernah belajar," kata Agus di Manado, Kamis.

Pemerintah hanya bangga dapat membagikan uang Rp3 jutaan seolah-olah itu telah menyelesaikan kerugian masyarakat tanpa membuat solusi signifikan untuk mengurangi potensi banjir. Kenyataannya, jumlah tersebut jauh di bawah kerugian yang dialami masyarakat dan lebih penting lagi potensi banjir telah meneror psikologis masyarakat.

Ke depan, katanya, semakin banyak anggota masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan saat musim hujan tiba seperti saat ini, hujan yang hanya sesaat tapi Manado langsung alami banjir dan longsor.

Tindakan pemerintah untuk melakukan pencegahan banjir sangat minim. Penggalian selokan hanya dilakukan secara lokal tanpa memperhatikan kemana air selokan itu akan mengalir. Akibatnya, hujan pada beberapa hari terakhir telah menimbulkan genangan di mana-mana.

Pemerintah seharusnya memiliki cetak biru jaringan drainase agar pemeliharaan dan koneksi selokan baru dapat mengalir ke hilir.

Selain itu, katanya, pemeliharaan jalan di Kota Manado juga mendorong masuknya air hujan dari jalan ke halaman dan rumah penduduk. Pemeliharaan jalan dengan sistim �melapis (lapping)� telah membuat posisi kebanyakan jalan menjadi lebih tinggi dari halaman dan rumah penduduk serta menghilangkan keindahan kota. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan.

Harusnya pembangunan jalan beton menjadi alternatif bagi jalan di Kota Manado yang semakin maju. Ini juga dapat menekan biaya pemeliharaan biaya pemeliharaan jalan sebab perbaikan kerusakan hanya bersifat parsial.

Pembangunan infrastruktur lain yang memperlihatkan bahwa pemerintah tidak belajar dari banjir bandang 2014 adalah pembangunan kembali Jembatan Dendengan Dalam. Dilihat pada sisi permukaan tampak ada sedikit kenaikan, namun dilihat pada sisi dasar jembatan tidak berbeda jauh dari jembatan sebelumnya.

Kondisi ini membuat jembatan tersebut akan menjadi penyebab luapan Daerah Air Sungai (DAS) manakala banyak sampah dan pepohonan yang tersangkut di situ.

Sehubungan jembatan tersebut telah terlanjur dibuat, maka perlu dilakukan pengerukan di bawah dan di sekitar jembatan tersebut.

"Solusi untuk mengurangi potensi banjir di Manado yang seharusnya dibuat pemerintah adalah pengerukan DAS dan muara sungai sehingga meningkatkan daya tampung DAS. Walaupun Bendungan Kuwil dan Sawangan dibangun serta pelebaran DAS, potensi banjir tetap ada selama tidak ada pengerukan DAS," jelasnya.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mendorong Balai Sungai untuk melakukan pengerukan DAS dalam jangka waktu dekat yang diikuti dengan penataan Galian C sepanjang sungai.

Kegiatan galian C yang tertata membantu mengurangi percepatan pembentukan sendimen DAS dan menambah Pendapatan Asli Daerah.

Dalam konteks pariwisata, katanya, pengerukan DAS dapat mendorong berkembangnya wisata air yang dapat menambah variasi objek wisata di Kota Manado dan sekitarnya. Semoga pemerintah mau belajar," pungkasnya. ***4***

(T.KR-NCY/B/B012/B012) 21-01-2016 13:01:17