Beijing, 8/3 (Antara/Reuters) - Tiongkok berencana menerapkan undang-undang khusus untuk memerangi korupsi, kata ketua parlemen negara itu, Minggu, sementara pemerintah terus melancarkan kampanye antikorupsi.
        Zhang Dejiang, yang juga merupakan pemimpin tingkat ketiga Partai Komunis berkuasa, mengeluarkan pengumuman itu dalam sidang lengkap Kongres Rakyat Nasional, yang dihadiri sekitar 3.000 anggota delegasi.
        Ia tidak memberikan keterangan rinci dan tidak ada kejelasan tentang di mana letak perbedaan undang-undang baru itu dibandingkan UU, yang saat ini berlaku dan mengincar praktik-praktik seperti suap dan penggelapan.
        Pada umumnya, partai itu pertama-tama melakukan penyelidikan oleh mereka sendiri terhadap kasus korupsi sebelum menyerahkan para tersangka kepada jaksa penuntut.
        Kantor berita resmi Xinhua mengatakan pengajuan undang-undang baru itu muncul pada sebuah pertemuan penting partai tersebut saat musim gugur lalu. Pertemuan membahas masalah aturan hukum di Tiongkok.
        "Badan legislatif tertinggi sedang mempertimbangkan untuk menerapkan hukuman lebih berat terhadap mereka yang melakukan kejahatan penggelapan dan penyuapan," kata Xinhua.
        Presiden Xi Jinping, yang mulai menjabat pada 2013, telah bertekad untuk mengejar "macan-macan" kuat dan mengatakan masalah itu demikian seriusnya hingga dapat berdampak pada kemampuan partai tersebut untuk menjaga kekuasaan.
        Undang-undang lainnya yang direncanakan diterapkan akan termasuk undang-undang soal kekerasan dalam rumah tangga, teror, manajemen lembaga swadaya masyarat asing serta keamanan dunia maya, tambah Zhang.
        Amandemen juga akan dilakukan terhadap undang-undang mengenai polusi udara. Ia tidak memberikan rincian.
        Undang-undang antiteror telah mengundang kekhawatiran secara internasional, termasuk dari Amerika Serikat.
        UU tersebut akan mewajibkan perusahaan-perusahaan teknologi untuk memberikan kunci sandi-sandi serta memberikan jalan belakang guna membuka akses bagi para petugas penegak hukum untuk menjalankan penyelidikan terkait terorisme.
    (Uu.T008)
Berita Terkait
Isi pembangunan IKN, Presiden Jokowi undang investor Tiongkok
Jumat, 28 Juli 2023 6:56 Wib
Luhut Pandjaitan undang China berinvestasi di ibu kota negara Nusantara
Selasa, 4 April 2023 17:30 Wib
Rupiah Senin Sore melemah ke Rp15.722 di tengah aksi protes di Tiongkok
Senin, 28 November 2022 15:49 Wib
Dittipideksus Polri kenakan pasal berlapis ke WNA Tiongkok bos pinjol ilegal
Jumat, 12 November 2021 11:36 Wib
Bea Cukai Kendari menggagalkan penyelundupan rokok ilegal dari Tiongkok
Rabu, 13 Oktober 2021 13:33 Wib
Konjen RRT mendorong turis Tiongkok kunjungi Indonesia pasca-pandemi
Selasa, 28 September 2021 14:45 Wib
Saham Hong Kong ditutup melemah karena kekhawatiran ketegangan Tiongkok-AS
Jumat, 12 Maret 2021 16:43 Wib
Sulut masih andalkan impor berbagai barang dari Tiongkok
Jumat, 19 Juni 2020 14:41 Wib