Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri dan kepala lembaga untuk merumuskan kebijakan yang tepat, bergerak cepat di lapangan, dan memberikan pernyataan yang berempati kepada rakyat terkait dengan permasalahan ketersediaan bahan pokok.
"Sekali lagi merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah dan kepemimpinan yang cepat di lapangan dan memberikan pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat," kata Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.
Presiden menjelaskan bahwa gejolak ekonomi global telah berdampak pada laju inflasi dan ketersediaan bahan-bahan pokok di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Hal itu mengakibatkan permasalahan pada ketersediaan bahan pokok, seperti minyak goreng dan juga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pertamax.
Presiden meminta jajaran menteri selalu hadir, kemudian memberikan solusi di tengah permasalahan yang membebani rakyat, seperti halnya saat harga pertamax terpaksa dinaikkan pada 1 April 2022.
“Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini, hati-hati. Kenapa Pertamax, diceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu, loh," ujar Presiden.
Begitu juga dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Menurut Presiden, selama 4 bulan, tidak ada penjelasan apa pun mengenai sulitnya mendapatkan minyak goreng.
"Tidak ada statement (pernyataan), tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi?" tanya Presiden.
Presiden meminta kepada jajarannya untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi ketersediaan dan harga bahan pokok, terutama saat ini sudah memasuki Ramadan dan menjelang Lebaran 2022.
"Tidak hanya urusan minyak goreng, dilihat satu per satu, urusan beras seperti apa, urusan kedelai seperti apa, gandum seperti apa, kalau kerja enggak detail, enggak betul-betul dilihat betul, dan kita ini diam semuanya, hati-hati dianggap kita ini enggak ngapa-ngapain, enggak kerja," ujar Presiden.
Ditegaskan pula bahwa kebijakan itu harus disampaikan kepada masyarakat dengan jelas dan dengan empati.
Presiden mengingatkan jajaran pemerintah harus memiliki sense of crisis dalam memberikan pernyataan publik.
"Pernyataannya harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan rakyat, jangan sampai tidak dianggap oleh masyarakat, tidak melakukan apa-apa," kata Presiden Jokowi.
