Wakil Wali Kota sampaikan kinerja pembangunan yang positif

Tomohon (ANTARA) - Wakil Wali Kota Tomohon Syerly A Sompotan menyampaikan kinerja pembangunan di daerah berpenduduk kurang dari 100.000 jiwa itu yang dinilainya bertumbuh positif.

"Pembangunan yang kita raih merupakan hasil sinergitas yang baik antara pemerintah, DPRD dan seluruh elemen masyarakat Kota Tomohon," kata Syerly pada paripurna penyampaian rekomendasi panitia khusus atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota di Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut), Senin.

Beberapa indikasi positif pembangunan daerah ditunjukkan dari capaian pertumbuhan ekonomi, penurunan jumlah penduduk miskin, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 mencapai 8,85 persen, penduduk miskin mengalami penurunan dari 6,56 persen menjadi 6,47 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia(IPM) sebsar 75,34 atau kedua tertinggi di kabupaten dan kota se-Sulut.

"Realisasi APBD Kota Tomohon tahun anggaran 2018 sebesar Rp695.460.943.547 angka ini terkoreksi saat audit BPK RI," ujarnya.

Ia mengatakan pengelolaan keuangan semakin baik dan transparan, serta memberi manfaat yang baik bagi masyarakat . Selain itu berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama lima tahun berurutan.

"Kami juga berharap tahun ini mendapatkan opini WTP yang keenam untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018," harapnya.

Dari sisi infrastruktur, tergambar pada pembangunan pusat kebugaran (sport center) di Stadion Babe Palar, Taman Kabasaran, Kantor DPRD yang semakin representatif, beroperasinya RSUD Anugerah, berfungsinya Mal Pelayanan Publik  ke-6 di Indonesia dan pertama di regional Sulawesi, serta peresmian Menara Alfa Omega.

Kota Tomohon juga meraih sejumlah penghargaan di antaranya, Kota Toleran, Kota Pintar, penyelenggara pemerintahan yang akuntabel, Universal Coverage Health, Kota Layak Anak, hingga Kota Budaya.

"Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," ujarnya.