Manado, (Antaranews Sulut) - Anggota Komisi VII DPR-RI, Dapil Sulawesi Utara, Bara Krishna Hasibuan, minta pemerintah provinsi (Pemprov), membujuk Kementerian Lingkungan Hidup meningkatkan penegakan hukum bagi pertambangan liar setempat.
"Pertambangan liar menjadi masalah yang kompleks di Sulawesi Utara, karena banyak terjadi dan seakan-akan tidak bisa disentuh oleh pemerintah," katanya saat mengunjungi Manado, akhir pekan ini.
Dia mengatakan, pemerintah Sulawesi Utara, harus terus melakukan konsultasi dan menyampaikan masalah pertambangan liar ke Kementerian Lingkungan Hidup RI, karena hal tersebut sudah meresahkan masyarakat.
Salah satu contohnya, kata Bara, adalah pertambangan di taman nasional Nani Wartabone, Bolaang Mongondow, itu jelas-jelas menyalahi aturan sehingga harus ditindak tegas, agar tidak merusak alam dan tidak merugikan masyarakat.
Menurut Bara, jika tidak ditindak dengan tegas, maka akan terkesan seolah-olah, otoritas di Sulawesi Utara, membiarkan dan memberikan perlindungan terhadap hal tersebut, padahal itu salah.
"Jadi penindakan hukum harus tegas dan jelas, jangan sampai menyebabkan masyarakat menjadi korbanya, karena biasanya pertambangan liar menggunakan zat-zat berbahaya bagi lingkungan," katanya.
Sebab menurutnya, harus memakai sianida, bahkan merkuri yang terutama di pertambangan liar, sehingga akan sangat membahayakan, dan bisa mencemari dan merusak alam dan lingkungan.
Karena itu dia mendesak pemerintah daerah segera mendesak dan membujuk kementerian LH untuk memberlakukan sanksi tegas, agar kerusakan alam tidak berlanjut karena pertambangan liar.
Di Sulawesi Utara, masih ditemukan tambang-tambang liar, yang dikelola masyarakat, seperti di Bolaang Mongondow dan Minahasa Utara, sehingga kemungkinan penggunaan zat-zat berbahaya masih ada.
(KR-JHB)
(T.KR-JHB/B/T007/C/T007) 28-07-2018 16:24:15
Berita Terkait
Otto Hasibuan sebut Megawati tak tepat sampaikan "amicus curiae" karena berperkara di MK
Selasa, 16 April 2024 16:47 Wib
Kuasa hukum Prabowo-Gibran sebut permohonan Anies-Muhaimin salah kamar
Kamis, 28 Maret 2024 17:41 Wib
Peradi Kota Depok lakukan somasi terbuka pengacara Hotman Paris
Rabu, 27 April 2022 9:42 Wib
Diminta jadi pengacara Djoko Tjandra, Otto Hasibuan pertanyakan eksekusi
Sabtu, 1 Agustus 2020 21:37 Wib
Dirjen pengelolaan limbah sampah B3-Bara Hasibuan ajak milenial kurangi sampah plastik
Rabu, 27 Maret 2019 20:20 Wib
Kementerian LHK-Komisi VII DPR-RI gelar kampanye anti sampah plastik 27 Maret
Selasa, 26 Maret 2019 11:58 Wib
Bara Hasibuan lobi bantuan beasiswa bagi mahasiswa PTN -PTS Sulawesi Utara
Sabtu, 23 Maret 2019 12:17 Wib
Gandeng Kementerian EDSM dan KLH Bara Hasibuan kembali kunjungi Bakan
Kamis, 21 Maret 2019 20:28 Wib