Kendari (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI) Tri Rismaharini memastikan akan menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) jika dirinya menerima undangan panggilan dan dibutuhkan untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Mensos RI Tri Rismaharini atau biasa disapa Risma saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa meski telah beredar informasi terkait panggilan MK terhadap dirinya dan tiga menteri lainnya di kabinet Joko Widodo (Jokowi), pihaknya sama sekali belum menerima surat panggilan resmi dari MK tersebut.
Meski begitu, Risma memastikan apabila menerima undangan panggilan dari MK untuk memberikan keterangan, dirinya telah siap dan pastikan akan menghadiri panggilan tersebut.
"Nanti, undangannya belum saya terima, nanti kalau sudah terima, yah saya datang lah," kata Risma saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka mengunjungi peserta pelatihan disabilitas di Sentra Meohai Kendari.
Ia juga menjelaskan bahwa terkait dengan terkait penyaluran bansos, pihaknya langsung mengirimkan anggaran tersebut ke masing-masing daerah melalui bank.
"Langsung transfer ke bank," ujarnya.
Risma juga membeberkan bahwa terkait dengan perubahan data penerima bansos di seluruh wilayah, secara keseluruhan telah diatur oleh masing-masing daerah sesuai dengan undang-undang fakir miskin.
"Nanti diusulkan ke kami, dan setiap bulan itu terubah datanya sesuai dengan permintaan daerah. Sudah 6 juta lebih yang kita ubah," jelasnya.
Diketahui, pada proses persidangan PHPU Pilpres 2024, MK mengagendakan untuk memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju. Keempat menteri Jokowi tersebut, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mensos RI pastikan hadiri panggilan MK jika terima undangan
Berita Terkait
RUU Kementerian Negara tuntas dibahas DPR RI periode saat ini
Selasa, 10 September 2024 13:48 Wib
Puan: RUU Perampasan Aset jadi bahasan DPR RI periode 2024-2029
Selasa, 10 September 2024 13:46 Wib
Ombudsman: Pemerintah harus tinjau ulang sistem pembelian e-meterai
Minggu, 8 September 2024 20:54 Wib
KPU bersama DPR segera bahas "kotak kosong" pada Pilkada 2024
Jumat, 6 September 2024 16:16 Wib
41 daerah dengan calon tunggal Pilkada 2024, ini daftarnya
Jumat, 6 September 2024 7:08 Wib
Kejati Sulut laksanakan upacara Hari Lahir Kejaksaan RI ke-79
Senin, 2 September 2024 19:11 Wib
Bicara di depan peserta IAF, Presiden Jokowi perkenalkan Prabowo
Minggu, 1 September 2024 19:10 Wib
DPR akan evaluasi MK karena mengerjakan bukan kewenangannya
Kamis, 29 Agustus 2024 14:16 Wib