Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan asumsi laju inflasi tahun depan yang dipatok di kisaran 2- 4 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) tahun 2023 cukup realistis.
“Kami berpandangan asumsi inflasi 2023 yang berada pada kisaran 2-4 persen masih cukup realistis, meski kita memahami dinamika yang sering muncul secara sangat tiba-tiba,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.
Peningkatan harga komoditas global saat ini memang sangat terlihat dampaknya terhadap inflasi di berbagai negara seperti Amerika Serikat 8,4 persen, Inggris 9 persen, dan Eropa di atas 7 persen.
Inflasi di berbagai negara emerging juga meningkat di atas 7-8 persen, bahkan double digit seperti Argentina mencapai 58 persen dan Turki 70 persen pada April 2022.
Tekanan inflasi domestik turut terlihat yakni pada April 2022 mencapai 3,5 persen, namun masih relatif lebih rendah dibandingkan berbagai negara maju maupun emerging.
Baca juga: Kemenkeu pantau stabilitas harga dalam rangka mengontrol inflasi RI
Di sisi lain, berbagai lembaga internasional memperkirakan bahwa harga komoditas akan mulai melandai dan lebih rendah pada tahun depan.
Laju inflasi global tahun depan pun diperkirakan lebih rendah dibanding tahun ini akibat pengetatan moneter yang mengendalikan sisi permintaan dan mulai meredanya boom commodity.
Tak hanya itu, kata dia, pemerintah juga berusaha mengendalikan laju inflasi salah satunya melalui pemberian subsidi untuk mempertahankan harga jual BBM, LPG dan listrik agar tidak sepenuhnya naik akibat kenaikan harga global.
Ia menegaskan dalam hal ini APBN berperan sebagai shock absorber yaitu melindungi masyarakat agar daya belinya tidak tergerus dan melindungi momentum pemulihan ekonomi agar tetap terjaga.
Baca juga: BI perkirakan harga migor dorong inflasi Manado-Kotamobagu Mei 2022
“Oleh karena itu untuk tahun ini kami meminta persetujuan DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya diperkirakan di atas Rp520 triliun,” kata Sri Mulyani.
Kebijakan pengendalian inflasi turut ditempuh bersama Bank Indonesia (BI) melalui forum koordinasi yang kuat dan forum tim pengendali inflasi nasional baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, upaya-upaya pengendalian inflasi tersebut telah berhasil menjaga inflasi Indonesia pada level yang relatif rendah dibandingkan berbagai negara.
“Berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat seperti melalui subsidi dan bantuan sosial terus dilakukan sebagai strategi pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi,” jelas Sri Mulyani.
Berita Terkait
Prabowo-Sri Mulyani bertemu, anggaran belanja K/L di tahun 2025 naik
Rabu, 11 September 2024 6:27 Wib
Pertumbuhan ekonomi relatif stabil perbaiki Indeks Pembangunan Indonesia
Selasa, 3 September 2024 6:00 Wib
Sri Mulyani sebut kenaikan gaji PNS 2025 diumumkan Prabowo selaku presiden terpilih
Senin, 5 Agustus 2024 15:59 Wib
Soal pelaksanaan "core tax system", Menteri Keuangan sudah lapor Presiden
Rabu, 31 Juli 2024 16:55 Wib
Airlangga: Wamenkeu dijabat dua orang bukan pertama kali
Jumat, 19 Juli 2024 6:15 Wib
Sri Mulyani: Realisasi anggaran pembangunan IKN capai Rp5,5 triliun
Kamis, 27 Juni 2024 11:02 Wib
Sri Mulyani: Hindari pinjol ilegal, masyarakat harus saring informasi dulu
Selasa, 25 Juni 2024 13:28 Wib
Sri Mulyani dan Risma berpeluang diusung PDIP di Pilgub DKI Jakarta
Selasa, 7 Mei 2024 6:17 Wib