Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan pihaknya terus mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah untuk naik kelas melalui berbagai cara termasuk dengan Program Kemenkeu Satu yang merupakan kolaborasi dari berbagai unit di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“UMKM ini unik. Ini yang kemudian kita lihat dari bagian Kemenkeu Satu yang harusnya kita desain,” katanya dalam kick-off Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu di Palembang, Sumatera Selatan, yang diikuti Antara di Jakarta, Jumat.
Suahasil menjelaskan sejauh ini seluruh unit eselon I Kemenkeu telah berkontribusi mendorong pengembangan UMKM melalui program masing-masing.
Sebagai contoh, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membantu UMKM melalui insentif dan kebijakan pajaknya yang meringankan UMKM serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) membantu UMKM berorientasi ekspor.
Perusahaan besar maupun UMKM yang memiliki Operator Ekonomi Bersertifikat atau Authorized Economic Operator akan semakin mudah dibantu oleh DJBC untuk mengekspor produk mereka dengan lebih cepat.
Sementara Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu membantu UMKM dengan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit ultramikro. Sementara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu turut mendorong UMKM dengan mengadakan kegiatan lelang UMKM dan memberikan keringanan utang.
“Teman-teman DJKN mengaku care dengan UMKM dengan dibuatkan kegiatan lelang UMKM, boleh memakai portal lelangnya DJKN,” ujar Suahasil.
Selain itu Suahasil mengatakan Kemenkeu juga memiliki Special Mission Vehicle (SMV) dalam mendorong UMKM seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
SMV Kemenkeu dalam sektor UMKM lainnya adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang memberikan pembiayaan khususnya untuk usaha-usaha berorientasi ekspor.
LPEI mengadakan Program Desa Devisa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing komoditas yang dihasilkan suatu wilayah.
Suahasil menyebutkan hingga kini Desa Devisa baru sekitar 50 desa dan ditargetkan akan mencapai 5.000 desa mengingat jumlah desa di Indonesia sebanyak 75 ribu desa.
“Saya minta kalau dikerjakan secara bersinergi pasti lebih kuat jadi Kemenkeu Satu bukan saja sinergi operasi antar eselon I tapi juga sinergi dengan SMV, pemerintah daerah, stakeholder, asosiasi dan masyarakat,” jelasnya.
Berita Terkait
Kemenag: WHO 2024 lampaui target di Sulut
Sabtu, 27 April 2024 3:57 Wib
Pelaku UMKM Destinasi Wisata Air Terjun Tekaan Telu terima CSR
Jumat, 19 April 2024 11:13 Wib
Kemenag kampanyekan Wajib Halal Oktober bagi UMKM di Siau Sulut
Selasa, 9 April 2024 10:16 Wib
Kemenag tingkatkan sosialisasi wajib halal pada UMKM di Sulut
Senin, 8 April 2024 8:15 Wib
Penerbitan sertifikat halal bagi UMKM di Sulut meningkat tajam
Minggu, 7 April 2024 8:15 Wib
BNI fasilitasi KUR dan sertifikat halal UMKM Zona KHAS di Sulut
Jumat, 5 April 2024 10:07 Wib
Wapres: Perluas pembiayaan UMKM dan bisnis pesantren
Kamis, 4 April 2024 17:38 Wib
BSG bantu UMKM tingkatkan penjualan melalui Bazar Ramadhan 2024
Rabu, 3 April 2024 14:58 Wib