Manado (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan rapat dengar pendapat Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Utara bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sulut, di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Rabu (6/3).
Dalam kegiatan ini KPK menyampaikan hasil penilaian Monitoring Center Of Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023 yang dilakukan KPK melalui monitoring capaian kinerja program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (korsupgah).
Sesuai pemaparan KPK, MCP Pemkot Tomohon mendapat total angka 87,89, yang menjadi kelima terbaik se- Sulut.
Angka ini diperoleh dari delapan area intervensi program MCP, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Pemerintah Kota Tomohon juga memperoleh kategori terbaik ketiga se- Sulut, Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan nilai 76,49.
"Pencapaian hasil MCP dan SPI Pemkot Tomohon atas kerja bersama semua pihak, dengan harapan angka ini terus naik di penilaian berikutnya", kata Caroll Senduk, Wali Kota Tomohon.
Pemkot Tomohon akan terus mendukung kinerja KPK untuk mencegah terjadinya Korupsi, dengan berupaya tidak terjadi praktek korupsi di Kota Tomohon, tambah Wali Kota.
Ketua KPK Nawawi Pomolango meminta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengawasan internal melalui Inspektorat dalam melakukan pencegahan tindak korupsi.
"Inspektur di setiap daerah harus memiliki ketegasan, supaya persoalan dapat diselesaikan pada tingkat pengawasan internal," ujar Nawawi.
Ketua KPK menambahkan, saat ini sementara melakukan pembicaraan dengan kementerian terkait untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang mendukung pencegahan korupsi.
