Jakarta, (AntaraSulut) - Kementerian Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama untuk melakukan pencegahan korupsi di bidang pengelolaan keuangan negara.
"Kita ingin silaturahmi karena sebagai bendahara umum negara yang mengelola uang APBN sebesar Rp1.600-1.800 triliun kita harus minta kerja sama yang baik dengan KPK untuk mencegah korupsi," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di gedung KPK Jakarta, Kamis.
Kerja sama tersebut, menurut Bambang dilakukan baik pencegahan korupsi di Kemeterian Keuangan maupun kementerian atau lembaga pemerintah lain.
"Jadi kita bersama KPK sepakat mau dorong supaya penerimaan lebih tinggi dengan perbaikan kepada kepatuhan kemudian juga belanja diawasi supaya tidak terjadi penggelembungan atau penyalahggunaan," ungkap Bambang.
Fokus kerja sama adalah titik-titik yang berpotensi menjadi sumber kebocoran.
"Intinya akan melakukan kerja sama langsung, melihat kepada hal-hal yang diperkirakan bisa menjadi sumber kebocoran baik penerimaan maupun di belanja, jadi kita berdua sepakat untuk kerja sama," tambah Bambang.
Sedangkan mengenai rencana untuk melakukan lelang jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak di Kemenkeu, Bambang menjelaskan bahwa KPK meminta agar lelang jabatan dilakukan secara transparan.
"Intinya KPK memang meminta agar pelaksanaan promosi atau pengisian jabatan dilakukan secara transparan. Jadi kita acara seleksi ini terbuka. Kita berharap sudah bisa dilakukan dan tentunya bantuan KPK akan dibutuhkan, tapi tidak dalam tahap awal, ketika sudah menjelang bagian akhir kita akan konsultasi dengan KPK," ungkap Bambang.
Menkeu mengaku hingga saat ini belum ada orang yang mendaftar untuk ikut dalam lelang jabatan Dirjen Pajak.
Sedangkan Deputi Pencegahan sekaligus Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa KPK dan Kemenkeu sepakat untuk membangun sinergi.
"Ada beberapa hal tadi yang didiskusikan, yang pertama membangun sinergi antara Kemenkeu dengan KPK. Kemudian ada beberapa kajian di KPK, yang tadi juga diungkapkan kepada Pak menteri berkaitan dengan pajak," tutur Johan.
Mengenai seleksi terbuka jabatan publik eselon 1 di Kemenkeu juga dibicarakan.
"(Seleksi terbuka) ini mungkin bisa juga melibatkan 'tracking' yang seperti dilakukan waktu menteri," ucap Johan.
Menurut Johan, pertemuan itu juga membicarakan mengenai anggaran KPK.
"Tadi sambil bercanda pimpinan sempat menyinggung janji Pak Presiden Jokowi bahwa di dalam kampanyenya dulu pernah menyebut akan memperkuat KPK, termasuk anggaran di KPK," ungkap Johan.
Artinya anggaran bagi KPK akan ditambah.
"Anggaran ya ditambahlah, kan memperkuat, termasuk tadi bicara soal gedung sepintas," tegas Johan.
