Manado (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) mempercepat digitalisasi di 15 pemda yang berada di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Kepala BI Sulut Andry Prasmuko, di Manado, Jumat, mengatakan Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran bersama terus mendorong digitalisasi transaksi di seluruh kegiatan ekonomi dan pemerintahan.
"Dalam upaya mengakselerasi kegiatan dimaksud bersama Pemerintah Daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terus diupayakan untuk menerapkan tiga hal yaitu Konsistensi, Inovasi dan Sinergi (KIS)," kata Andry.
Dia menjelaskan konsistensi diperlukan untuk mendorong Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) termasuk Bank Rekening Kas Umum Daerah/RKUD memperluas kanal pembayaran non tunai.
Selanjutnya, ia mengatakan, inovasi produk digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui berbagai program digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah yang menarik.
Kemudian, katanya, komitmen dan sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan PJP menjadi kunci sukses untuk akselerasi program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Utara, Bank Indonesia terus mendorong akselerasi program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) melalui kolaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah.
Sehingga, katanya, belum lama inj, Bank Indonesia dan TP2DD se-Sulut telah melakukan kunjungan ke Provinsi Bali, dengan dipimpin Asisten Direktur Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Ahmadi Rahman.
Dalam kesempatan tersebut, para Pejabat Pemda di se-Sulawesi Utara juga melakukan interaksi dan diskusi dengan TP2DD Provinsi Bali dan TP2DD Kabupaten Buleleng yang merupakan TP2DD Terbaik di wilayah Jawa Bali berdasarkan pengumuman championship TP2DD Tahun 2022 di Rakornas P2DD.
Secara umum pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara diprakirakan masih akan didorong oleh konsumsi rumah tangga terutama dari sektor makanan dan minuman, transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel.
Digitalisasi pembayaran untuk bertransaksi baik di pasar, restoran maupun destinasi wisata perlu dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran sistem pembayaran sehingga memberikan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran.
Di sisi lain, penguatan infrastruktur yaitu perluasan kanal pembayaran nontunai, pengalihan metode pembayaran semi digital menjadi digital, dan pengembangan aplikasi sistem pendapatan daerah terintegrasi diharapkan mampu mendorong peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD).