London (ANTARA) - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Senin akan menetapkan rencana untuk mencabut aturan pembatasan virus corona sebagai bagian dari strategi untuk "hidup berdampingan dengan COVID".
Langkah itu diambil Inggris untuk mencapai jalan keluar yang lebih cepat dari pandemi dibandingkan negara-negara ekonomi utama lainnya.
Ketika Hong Kong membangun unit isolasi dan Eropa mempertahankan aturan jarak sosial dan vaksinasinya, PM Johnson akan mengumumkan pencabutan persyaratan pandemi apa pun yang melanggar kebebasan pribadi, sehari setelah Ratu Elizabeth dinyatakan positif terjangkit virus corona.
Berdasarkan rencana yang telah disusun selama berminggu-minggu itu, Inggris akan menjadi negara besar pertama di Eropa yang mengizinkan orang-orang yang mengetahui diri mereka terinfeksi COVID-19 untuk secara bebas menggunakan layanan toko, transportasi umum, dan pergi bekerja.
Johnson pada Minggu (20/2) mengatakan bahwa dia tidak ingin orang-orang "berhenti berhati-hati" dan tidak ada alasan untuk berpuas diri. Namun, hal itu berarti pemerintah Inggris ingin beralih dari aturan wajib oleh negara menjadi tanggung jawab pribadi.
Dari populasi orang dewasa di Inggris, 81 persen di antaranya telah menerima suntikan dosis penguat (booster).
"Hari ini akan menandai momen kebanggaan, setelah salah satu periode tersulit dalam sejarah negara kita, saat kita mulai belajar hidup berdampingan dengan COVID," kata Johnson dalam sebuah pernyataan kepada parlemen Inggris menjelang pengumuman itu pada Senin.
Korban jiwa akibat COVID-19 di Inggris mencapai lebih dari 160.000 orang dalam periode 28 hari, rekor tertinggi kedua di Eropa setelah Rusia. Inggris juga melaporkan rata-rata sekitar 43.000 kasus baru COVID-19 dan 144 kematian per hari dalam sepekan terakhir.
Para pejabat kesehatan telah mendesak Johnson untuk tidak bersikap "gung-ho" (sangat antusias dan bersemangat tanpa berpikir) dalam persoalan kesehatan negara.
Selain itu, para penasihat pemerintah Inggris mengatakan bahwa pencabutan pembatasan dapat menyebabkan pertumbuhan epidemi yang cepat karena orang-orang mengubah perilaku mereka lebih cepat dari sebelumnya selama pandemi.
Sejauh ini pemerintah Inggris telah berusaha untuk menjaga ekonomi tetap terbuka dengan menggabungkan langkah pengujian cepat massal dan persyaratan wajib isolasi diri selama lima hari, sebuah pendekatan yang memungkinkan negara itu mengendalikan varian Omicron yang sangat menular.
Pemerintah Inggris mengatakan akan mempertahankan beberapa sistem pengawasan dan rencana untuk tindakan darurat jika varian baru virus corona muncul.
Pada Minggu (20/2), Johnson ditanya apakah dia mengambil risiko dengan (pencabutan aturan pembatasan) pandemi. Dia mengatakan pemerintah tidak dapat mempertahankan pengeluaran hingga mencapai 2 miliar paun (sekitar Rp38,68 triliun) per bulan untuk tes COVID.
Johnson juga mendapat tekanan dari banyak anggota Partai Konservatif-nya untuk mencabut aturan pembatasan COVID-19 yang mereka anggap kejam.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
Wagub sebut empat sektor jadi penyanggah Sulut saat COVID-19
Kamis, 28 Maret 2024 7:32 Wib
Senator Stevanus Liow: Perluas cakupan vaksinasi cegah meluasnya COVID-19
Minggu, 31 Desember 2023 6:10 Wib
Lakukan vaksin dan pakai masker agar liburan Natal aman dari COVID-19
Minggu, 24 Desember 2023 8:58 Wib
Seorang warga Batam terinfeksi COVID-19 varian JN.1 meninggal dunia
Sabtu, 23 Desember 2023 15:44 Wib
Tips atasi lonjakan COVID-19 di libur akhir tahun menurut Epidemiolog
Rabu, 20 Desember 2023 19:45 Wib
Masyarakat tetap taat prokes cegah COVID-19 di libur akhir tahun
Selasa, 12 Desember 2023 6:57 Wib
Malaysia deteksi 6.796 kasus baru COVID-19
Selasa, 12 Desember 2023 6:48 Wib
Protokol kesehatan ditingkatkan lagi antisipasi kasus COVID-19
Rabu, 6 Desember 2023 19:01 Wib