Manado (ANTARA) - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Sulawesi Selatan batal menyiapkan kuota gratis bagi 3000 UKM yang direncanakan akan diberikan sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi.
"Programnya tidak jadi karena refocusing, jadi anggarannya ditarik semua, jadi kita batal siapkan kuota bagi UMKM," ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel Malik Faisal di Makassar, Jumat (8/10).
Pada pelaksanaan Program Kuota Gratis bagi UKM tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp400 juta untuk mendorong digitalisasi UMKM memasarkan berbagai produknya secara online atau daring.
Kuota gratis berisi 28 GB itu rencananya segera diberikan kepada UMKM guna memudahkan mereka melakukan transaksi jual beli secara online dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi.
"Anggarannya direfocusing, jadi bagaimana kita bisa laksanakan programnya kalau tidak ada uangnya. Ini bagian dari pemulihan ekonomi, salah satunya pengadaan kuota gratis itu, tetapi ada beberapa program yang saling berkaitan dan itu tetap jalan," urai Malik.
Menurutnya, semua program saling terkait untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan para pelaku UMKM, seperti fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi merek, pelatihan luring dan daring hingga konseling rumah kemasan.
Pada fasilitasi sertifikat halal secara gratis bagi produk maupun usah UKM, Sulsel menyiapkan 50 kuota bantuan labelisasi halal untuk tahun 2021.
"Ini tentu akan sangat membantu UMKM karena biayanya juga mahal, butuh pembayaran sekitar Rp5 juta untuk ikut dalam kajian sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)," ungkap Malik.
Saat ini, pihak Pemprov Sulsel telah mengajukan sejumlah produk atau usaha UKM kepada MUI usai melakukan akurasi terhadap ratusan UKM yang telah memasukkan usulannya melalui Dinas Koperasi dan UMKM pada masing-masing daerahnya untuk memperoleh Program Sertifikasi Halal gratis.
Berita Terkait
PLN hadirkan Listrik 24 jam bagi warga 25 desa di Sulsel
Jumat, 4 Oktober 2024 21:10 Wib
Perahu terbalik di Takalar Sulsel, 31 penumpang akhirnya diselamatkan Basarnas
Senin, 5 Agustus 2024 6:39 Wib
BKKBN Sulawesi Utara perkuat peran para pihak di Bolsel turunkan stunting
Kamis, 20 Juni 2024 10:22 Wib
BI dan Pemprov Sulut pasok cabai rawit dari Sulsel untuk kendalikan inflasi
Kamis, 13 Juni 2024 10:43 Wib
DPR RI kritisi penyaringan PPK dan PPS jelang Pilkada 2024
Rabu, 5 Juni 2024 6:54 Wib
OJK: Akibat investasi ilegal Rp139 triliun, masyarakat alami kerugian
Senin, 27 Mei 2024 6:24 Wib
Desi Ratnasari lakukan penelitian doktor di kantor DPRD Sulawesi Selatan
Rabu, 24 April 2024 2:56 Wib
Pemilu 2024, PDIP fokus lawan isu politik indentitas, hoax, ujaran kebencian
Sabtu, 16 Desember 2023 6:19 Wib