Manado (ANTARA) - Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dedy S. Budisusetyo mengatakan jajarannya akan menyusun konsep perlindungan konsumen bidang pembiayaan perumahan.
"Kita menggelar workshop pembiayaan perumahan untuk masyarakat, ini menjadi langkah awal penyusunan konsep perlindungan konsumen bidang pembiayaan perumahan," kata Dedy di Manado, Kamis.
Workshop ini, lanjut dia, akan merangkum seluruh kebutuhan perlindungan konsumen dengan saling bertukar informasi dan masukan terkait permasalahan di bidang pembiayaan perumahan.
Indonesia telah memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan itu ditandai dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Hingga saat ini, baik pemerintah pusat dan daerah masih terus berupaya meningkatkan kesadaran konsumen terkait hak dan kewajibannya sesuai amanat undang-undang.
Dilihat dari tingkat Index Keberdayaan Konsumen (IKK), Indonesia pada level 41,70 persen, angka tersebut menunjukkan konsumen Indonesia masih berada di level paham.
"Hal ini bermakna bahwa konsumen sudah mengenali dan memahami hak dan kewajibannya namun belum sepenuhnya mampu menggunakannya untuk menentukan pilihan konsumen dan belum mampu memperjuangkan haknya sebagai konsumen," ujarnya.
Kemudahan bantuan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diberikan pemerintah dilakukan melalui pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.
Selain itu, dilakukan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BPZBT).
"Dengan fokus pemerintah memberikan kemudahan bantuan pembiayaan perumahan, maka dirasa perlu adanya sebuah konsep baru dalam perlindungan konsumen di bidang pembiayaan perumahan," katanya.
Berita Terkait
PDAM Kota Tomohon terima bantuan dari kementerian PUPR
Selasa, 30 April 2024 20:41 Wib
Prabowo-Gibran akan bangun 3 juta rumah, ini respon Menteri PUPR
Kamis, 14 Maret 2024 6:59 Wib
Wali Kota Tomohon serahkan tujuh Proposal ke Dirjen SDA Kementerian PUPR
Kamis, 14 Maret 2024 2:32 Wib
Menteri PUPR: Luas rumah untuk menteri di IKN lebih kecil
Rabu, 13 Maret 2024 14:28 Wib
Pemerintah alokasikan Fasilitas Pembiayaan Perumahan 2024 sebesar Rp13,72 triliun
Rabu, 28 Februari 2024 10:32 Wib
Kementerian PUPR: Masyarakat bisa nikmati multimanfaat Bendungan Lolak
Senin, 26 Februari 2024 5:55 Wib
Rp15 triliun disiapkan PUPR untuk perbaikan jalan daerah
Sabtu, 3 Februari 2024 7:25 Wib
Presiden Jokowi ngopi bareng Menteri PUPR dan Menkes
Rabu, 31 Januari 2024 5:50 Wib