Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo kembali meminta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pengganti nama-nama yang
dinilai diragukan lembaga antikorupsi unhtuk duduk dalam kabinet menteri.
"Kami mengulang lagi untuk menyampaikan ke KPK," kata Presiden
Jokowi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis
malam.
Menurut dia, hingga kini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari
KPK, serta balasan dari DPR terkait dengan surat pertimbangan pengubahan
nomenklatur kementerian.
Ia mengemukakan, balasan terhadap beberapa hal tersebut juga masih belum dapat dipastikan kapan diterimanya.
Presiden bahkan mengatakan kepada wartawan agar bertanya kepada KPK
kapan lembaga antikorupsi tersebut dapat menyampaikan kembali
rekomendasinya.
Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan,
pihaknya dalam menyusun kabinet menganut prinsip kehati-hatian.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan, semua sosok yang
dipilihnya untuk susunan kabinet mendatang telah dicek oleh sejumlah
lembaga yang kompeten.
"Kami telah memastikan (nama-nama calon menteri) ke KPK, PPATK. Masih
kurang tidak?" kata Presiden Joko Widodo ketika ditemui wartawan setelah
kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini Peter ONeill di Istana Merdeka,
Jakarta, Selasa (21/10)
Presiden menegaskan bahwa sosok menteri yang dipilih tidak boleh
merangkap-rangkap jabatan di partai agar dapat benar-benar fokus dalam
posisi yang diembannya dalam mengurus urusan rakyat.
Sementara Indonesia Corruption Watch (ICW) juga sempat meminta
Presiden Joko Widodo agar menunda pengumuman kabinetnya karena dinilai
ada sejumlah nama yang sosoknya diragukan integritasnya terkait
pemberantasan korupsi.
"ICW minta Jokowi tunda pengumuman kabinet," kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan.
ICW menilai masih ada beberapa nama dari 43 figur calon menteri atau
pejabat setingkat menteri yg diusulkan Presiden Jokowi yang diduga
bermasalah baik karena diragukan integritas maupun komitmen
antikorupsinya.
Ia memaparkan figur calon menteri yang diragukan tersebut potensial
menjadi tersangka korupsi dan diberitakan memiliki rekening atau
transaksi keuangan yang mencurigakan.
"Kami mendesak Jokowi untuk menunda pengumuman kabinet hingga ada
kepastian figur-figur yang terpilih adalah yang terbaik dan tidak
memiliki masalah hukum atau integritas," katanya. (*)
Berita Terkait
KPK: Caleg terpilih wajib laporkan harta kekayaan
Sabtu, 30 Maret 2024 7:52 Wib
Ada aduan dugaan pemerasan oknum jaksa, KPK segera tindaklanjuti
Sabtu, 30 Maret 2024 7:47 Wib
Anggota DPR sebut Polri sudah "on the track" tangani kasus Firli Bahuri
Kamis, 28 Maret 2024 17:24 Wib
Penyidikan dugaan korupsi rumah jabatan DPR, KPK panggil enam saksi
Senin, 18 Maret 2024 17:00 Wib
Terlibat pungli di Rutan, KPK berhentikan 15 pegawai
Sabtu, 16 Maret 2024 6:27 Wib
Dalami kasus TPPU, KPK jadwalkan pemanggilan ulang Ahmad Sahroni
Rabu, 13 Maret 2024 14:27 Wib
KPK: Ada kerugian negara ratusan miliar rupiah di PT Taspen
Sabtu, 9 Maret 2024 6:20 Wib
KPK mulai penyidikan dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen
Jumat, 8 Maret 2024 20:02 Wib