Minahasa Tenggara, 23/2 (Antara) -� Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Gotlieb Mamahit meminta pemerintah desa dan kelurahan yang masih menunggak Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) wajib diselesaikan pekan ini tahun 2015.
"Penyelesaiannya sudah wajib pekan ini tak ada lagi toleransi soal waktu, karena sudah cukup lama diberikan kesempatan," katanya di Ratahan, Selasa.
Menurut Gotlieb pemerintah desa dan kelurahan diberikan tanggung jawab untuk melakukan penyelesaian di bawah kontrol dari kecamatan.
"Harus ada tanggung jawab dari pemerintah desa dan kelurahan karena ini menyangkut sumber pendapatan daerah yang wajib dibayarkan," kata Gotlieb.
Dirinya menuturkan jika sampai akhir pekan ini tak ada penyelesaian, pihak Pemkab Minahasa Tenggara akan memberikan sanksi ke pemerintah desa maupun kelurahan.
"Bisa saja ada sanksi tegas bagi mereka, seperti alokasi dana untuk desa bisa dikurangi beserta penundaan pemberian insentif bagi perangkat, dan untuk lurah bisa kita copot dari jabatan," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Daerah Ventje Momuat menjelaskan, saat ini pihaknya masih berupaya agar pemerintah desa dan kelurahan melakukan pelunasan.
"Masih ada beberapa desa dan kelurahan di empat kecamatan yang menunggak makanya kita melakukan pendekatan persuasif agar bisa diselesaikan," kata Ventje.***3***
Berita Terkait
Stafsus Menko Perekonomian: Pergerakan ekonomi saat mudik capai Rp386 triliun
Minggu, 7 April 2024 18:49 Wib
Mata uang rupiah kembali melemah jadi Rp15.962/dolar AS
Selasa, 2 April 2024 10:40 Wib
BI Sulut buka layanan penukaran uang di 80 titik
Selasa, 19 Maret 2024 18:34 Wib
Kejari Manado terima tersangka dan babuk politik uang
Selasa, 27 Februari 2024 23:38 Wib
Polda Sulut limpahkan 5 tersangka kasus politik uang ke kejaksaan
Selasa, 27 Februari 2024 21:04 Wib
Mata uang rupiah turun di awal pekan
Senin, 26 Februari 2024 9:30 Wib
Polisi tangkap dua pelaku dugaan "politik uang" di Manado
Kamis, 15 Februari 2024 5:26 Wib
Bawaslu Tomohon ajak warga gereja tolak dan lawan politik uang di Pemilu
Senin, 12 Februari 2024 12:07 Wib