Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelontorkan anggaran sebesar Rp125 miliar untuk pembiayaan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
Dilakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD antara Pemprov, Bawaslu dan KPU Sulut untuk menjalankan pemilu yang adil, jujur dan rahasia, kata Gubernur Olly Dondokambey di Manado, Selasa.
Gubernur berharap, momentum penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab pemilu dan pilkada 2024 berjalan lancar agar pesta demokrasi berjalan baik.
"Kita berharap penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik agar masyarakat Sulut dapat merasakan kehadiran penyelenggara pemilu pada pesta demokrasi tersebut," ujarnya.
Menurut Gubernur Olly, penandatangan NPHD yang disepakati tersebut bukan angka terakhir karena pada proses perjalanan pilkada masih bisa ditambahkan dalam anggaran perubahan.
"Mari kita sama-sama melaksanakan anggaran ini, sayang kalau dana ini tidak terpakai atau nanti habis digunakan pada akhir 2024 karena pemerintah juga perlu melaksanakan program dan kegiatan lain dalam melaksanakan tugas pemerintahan," ujarnya.
Pemprov bersama KPU dan Bawaslu, ajak Gubernur dapat duduk bersama apabila ada hal perlu dikoreksi terkait dengan penambahan anggaran sehingga pelaksanaan pemilu dapat menjadi kebanggaan bersama.
Anggaran yang dihibahkan pemerintah provinsi untuk KPU sebesar Rp84,5 miliar dan Bawaslu Rp42,5 miliar.
Berita Terkait
KPU-Pemkot Manado tandatangani NPHD, Rp 6,7 M segera cair
Rabu, 1 November 2023 18:08 Wib
Tandatangani NPHD, Pemkot Manado kucurkan hibah ke KPU-Bawaslu
Rabu, 21 Juni 2023 17:26 Wib
Wali kota Manado resmi tandatangani NPHD pemilihan wali kota 2020
Selasa, 26 November 2019 7:49 Wib
KPU Manado pertanyakan wali kota belum tandatangani NPHD Pilkada
Rabu, 20 November 2019 19:15 Wib
Pemkot-KPU-Bawaslu Manado resmi tandatangani NPHD Pilkada 2020
Senin, 4 November 2019 19:11 Wib
KPU-Pemkot Manado sepakat soal NPHD
Rabu, 16 Oktober 2019 19:12 Wib
KPU Gorontalo : NPHD tiga kabupaten sudah ditandatangani
Rabu, 9 Oktober 2019 19:37 Wib
Bawaslu Sulut: NPHD hanya bisa ditandatangani satu kali
Selasa, 24 September 2019 21:37 Wib