Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penguatan sumber daya manusia (SDM) hingga pengembangan ekonomi hijau akan menjadi fokus pelaksanaan kebijakan fiskal pada 2023.
“Proses pemulihan ekonomi ke depan masih penuh tantangan yang harus direspons dengan kebijakan makro ekonomi dan kebijakan struktural secara tepat,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2023 di Jakarta, Jumat.
Sri Mulyani menjelaskan pemerintah akan memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Mulyani usulkan tambahan subsidi energi Rp74,9 triliun di 2022
Anggaran juga difokuskan untuk reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri sekaligus mendorong pembangunan ekonomi hijau.
Selain itu, pemerintah melalui kebijakan fiskal 2023 akan meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang didukung reformasi fiskal.
Reformasi fiskal ini dilakukan melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja serta terus pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
Secara rinci, kebijakan pendapatan negara tahun depan diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan.
Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan), mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
“Melalui implementasi UU HPP yang efektif maka rasio perpajakan akan meningkat,” ujarnya.
Baca juga: Sri Mulyani: Defisit APBN 2022 akan diturunkan menjadi 4,5 persen PDB
Sementara itu, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak juga dilakukan dengan peningkatan inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset sehingga akan mendorong peningkatan rasio pendapatan negara tahun depan.
Pendapatan negara 2023 sendiri ditargetkan meningkat di kisaran 11,19 persen sampai 11,70 persen dari PDB sedangkan belanja negara mencapai 13,8 persen sampai 14,6 persen dari PDB.
Kebijakan belanja negara diarahkan untuk menghasilkan output atau outcome yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik.
Berita Terkait
Serial "Secret Ingredient" dibintangi aktor tiga negara ditayangkan di 16 negara
Sabtu, 27 April 2024 3:50 Wib
Pakar hukum Tata Negara sebut MK tak akan diskualifikasi Gibran
Minggu, 21 April 2024 7:19 Wib
Penerbangan umrah dari Indonesia tidak lewati negara konflik Israel-Iran
Selasa, 16 April 2024 10:42 Wib
Bantu amankan Olimpiade 2024 di Paris, Prancis minta polisi dari 46 negara
Sabtu, 30 Maret 2024 7:53 Wib
Pendapatan Negara di Sulut hingga Februari capai Rp726,46 miliar
Rabu, 27 Maret 2024 15:39 Wib
DPR: Pemerintah segera proklamasikan ibu kota negara pindah ke Kaltim
Senin, 18 Maret 2024 16:57 Wib
KPK: Ada kerugian negara ratusan miliar rupiah di PT Taspen
Sabtu, 9 Maret 2024 6:20 Wib
Pemkot Tomohon menerima barang rampasan negara dari KPK
Kamis, 7 Maret 2024 21:42 Wib