Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019.
Dua saksi, yakni Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Bima Priya Santosa dan wiraswasta Rudy Hartono Iskandar.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan. Rudy Hartono Iskandar, wiraswasta dan Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Bima Priya Santoso," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Diketahui, KPK sedang mengusut dugaan kasus korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul tersebut.
KPK belum dapat menyampaikan lebih detil kasus dan tersangka kasus tersebut sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK saat ini bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan.
Dalam perkembangannya, KPK menyebut pengadaan tanah di Munjul tersebut untuk bank tanah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Selain itu dalam penyidikan kasus tersebut, KPK pada Rabu (10/3) juga telah memeriksa tiga pegawai Perumda Pembangunan Sarana Jaya masing-masing Indra, Wahyu, dan Yadhi.
Penyidik mendalami pengetahuan mereka terkait dengan kegiatan usaha dari Perumda Sarana Jaya dalam pembelian sejumlah aset tanah.
Berita Terkait
Pembangunan jembatan Tololiu Supit telan Rp18 miliar
Minggu, 10 Maret 2024 5:28 Wib
Menkeu sebut "Core tax" merupakan proses pembangunan sistem
Selasa, 5 Maret 2024 18:53 Wib
Kemenag Bolmut harap pembangunan rumah ibadah tingkatkan kerukunan
Sabtu, 2 Maret 2024 7:09 Wib
Presiden sebut investasi di IKN terus berkembang
Jumat, 1 Maret 2024 7:59 Wib
BPJN Sulut: Manfaat pembangunan di Kabupaten Talaud dirasakan warga
Kamis, 29 Februari 2024 21:51 Wib
Otoritas sebut pembangunan Istana Negara di IKN capai 54,7 persen
Rabu, 31 Januari 2024 17:11 Wib
HUT Ke-21 Pemkot Tomohon, Djemmy Sundah: Pemkot kedepankan pemerataan pembangunan
Senin, 29 Januari 2024 10:06 Wib
Puan sebut rakyat yang menilai presiden boleh berkampanye
Minggu, 28 Januari 2024 9:11 Wib