Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menegaskan bakal memecat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) jika terbukti terlibat dalam kasus penggelapan sertifikat tanah milik ibunda Dino Patti Djalal.
"Saya tegaskan kalau PPAT terlibat, saya akan hukum keras sekali sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kalau dia bagian dari mafia. Akan diperiksa segera kalau perlu kita pecat," kata Menteri ATR Sofyan Djalil dalam konferensi pers yang dilakukan virtual, Kamis.
Menurut Sofyan Djalil, saat ini Kementerian ATR/BPN masih melakukan investigasi, bersama dengan Kepolisian untuk mengurai tindak pidana yang terjadi atas perubahan nama sertifikat (balik nama) milik ibunda Dino.
Meski tidak berkapasitas melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus pidana ini, Kementerian ATR/BPN telah bekerja sama dengan Kepolisian RI membentuk tim pelaksana, pencegahan dan penyelesaian kejahatan pertanahan.
Seperti diketahui, terungkapnya kasus penggelapan sertifikat tanah milik ibu Dino Patti Djalal berawal ketika pada Januari 2021, kuasa hukum Fredy Kusnadi datang ke rumah Yurmisnawita untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 8516 di Cilandak Barat milik Yurmisnawita menjadi miliki Fredy Kusnadi.
Padahal, Yurmisnawita tidak pernah menjual rumah tersebut, tetapi pada 2019, rumah tersebut sempat akan dijual kepada orang yang mengaku bernama Lina. Saat itu, Lina menghubungi Yurmisnawita dengan membawa calon pembeli bernama Fredy Kusnadi.
Yurmisnawita menolak karena pemilik asli rumah, Zurni Hasyim Djalal tidak mau menjualnya. Zurni Hasyim Djalal adalah pemilik tanah dan bangunan berupa rumah di Cilandak Barat berdasarkan SHM no. 8516 atas nama Yurmisnawita.
Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Agus Widjayanto menjelaskan bahwa dalam prosesnya, pelaku mafia tanah membuat KTP palsu berupa KTP non-elektronik dan mengganti foto serta nomor NIK.
Di dalam berkas pengalihan, BPN melihat proses yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur administrasi dengan sejumlah syarat yang terpenuhi, yakni ada tanda terima dokumen, fotokopi KTP, NPWP, surat permohonan, surat kuasa, serta Akta Jual Beli.
"Dilihat dari sisi administrasi pertanahan sebetulnya proses penerbitan haknya sudah benar. Prosesnya sudah sesuai dengan prosedur administrasi. Namun dari sisi materiil, apakah jual beli terjadi oleh Bu Yurmisnawita ini perlu dilakukan penyelidikan dengan pendekatan secara materiil," kata Agus.
Berita Terkait
![Kemenag sosialisasi sertifikat halal bagi UMKM di Bitung](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/11/716cb568ea287e7d59d97ef834de195c.jpg)
Kemenag sosialisasi sertifikat halal bagi UMKM di Bitung
Jumat, 12 Juli 2024 6:55 Wib
![Menteri ATR sebut keamanan sertifikat tanah elektronik terjaga meski ada peretasan](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/05/B5BD19A5-57C1-49CA-8FD8-6119E638A474.jpeg)
Menteri ATR sebut keamanan sertifikat tanah elektronik terjaga meski ada peretasan
Jumat, 5 Juli 2024 17:41 Wib
![Menteri ATR/BPN sebut 113,5 juta bidang tanah sudah daftar sertifikat](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/22/1000291509_1.jpg)
Menteri ATR/BPN sebut 113,5 juta bidang tanah sudah daftar sertifikat
Sabtu, 22 Juni 2024 16:43 Wib
![Pertamina Patra Niaga Sulawesi, BUMN Pertama yang Menerima Sertifikat Tanah Elektronik](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/07/IMG-20240607-WA0015_1.jpg)
Pertamina Patra Niaga Sulawesi, BUMN Pertama yang Menerima Sertifikat Tanah Elektronik
Jumat, 7 Juni 2024 15:05 Wib
![Menteri ATR/BPN sebut sertifikat elektronik bentuk transformasi layanan digital](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/05/31/4162D49A-017D-4F19-8F0A-9C4ACF6CF6FC.jpeg)
Menteri ATR/BPN sebut sertifikat elektronik bentuk transformasi layanan digital
Jumat, 31 Mei 2024 5:58 Wib
![Kemenag Sulut: Pemberlakuan wajib sertifikat halal Oktober 2026](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/05/30/Resize_20240504_205141_1188.jpg)
Kemenag Sulut: Pemberlakuan wajib sertifikat halal Oktober 2026
Kamis, 30 Mei 2024 21:43 Wib
![Serius lawan mafia tanah, Menteri ATR/BPN serahkan dua sertifikat ke Nirina Zubir](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/05/29/IMG_8534_1.jpeg)
Serius lawan mafia tanah, Menteri ATR/BPN serahkan dua sertifikat ke Nirina Zubir
Rabu, 29 Mei 2024 12:45 Wib
![Kanwil DJPb tingkatkan sosialisasi sertifikasi halal UMKM naik kelas](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/05/15/Resize_20240515_215059_9444.jpg)
Kanwil DJPb tingkatkan sosialisasi sertifikasi halal UMKM naik kelas
Kamis, 16 Mei 2024 7:03 Wib