(LIPUTAN KHUSUS)
Manado, (ANTARA Sulut) - Dalam selang waktu tiga bulan semenjak dilantik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Manado, Sulawesi Utara, menggelar berbagai kegiatan mulai dari rapat paripurna penetapan
APBD Perubahan 2014, hingga menerima kunjungan kerja dari DPRD daerah lain.
"Kami melakukan banyak kegiatan semenjak dilantik, mulai dari orientasi tugas kedinasan, ikut bimbingan teknis sampai melakukan konsultasi, kunker dan menerima DPRD daerah lain," kata Ketua DPRD Manado, Nortje Heni Van Bone.
Salah satu paripurna yang digelar DPRD Manado adalah penetapan APBD perubahan 2014 kota Manado yang dipimpin ketua DPRD Manado.
"Pembahasan dilakukan selama tiga hari, bersama 144
satuan kerja perangkat daerah menyepakati perubahan APBD yang diajukan
pemerintah," katanya.
Van Bone mengatakan, rapat paripurna yang digelar merupakan
pembicaraan tingkat dua yang berisikan laporan hasil pembicaraan dan
pembahasan perubahan APBD 2014 serta berisikan laporan panitia khusus
yang dibacakan ketuanya Markho Tampi.
Ketua Panitia Khusus Markho Tampi menyampaikan, pembahasan sudah
dilakukan melewati berbagai adu pendapat dan argumentasi antara para
anggota.
"Akhirnya kami sampai pada kesimpulan, dan memberikan sejumlah
catatan dan rekomendasi terhadap rancangan Peraturan daerah, APBD
Perubahan 2014 dan setuju melakukan perubahan," kata Markho.
Markho mengatakan, Panitia khusus setuju dengan kenaikan yang
diusulkan pemerintah sehingga dari Rp1,3 triliun naik menjadi sekitar
Rp1,5 triliun.
"Pansus memberikan penghargaan yang tinggi kepada
Pemerintah Kota Manado, yang menyediakan anggaran bagi korban bencana
banjir sebesar Rp36 miliar bagi 10 ribu rumah, dan diharapkan dapat
disalurkan dengan baik," katanya.
Selain itu, menurut Markho DPRD, untuk pembangunan berbasis
lingkungan, yang dananya dianggarkan maka harus diperhatikan dengan
baik, dan dilaksanakan dengan dengan baik pula.
"Selain itu, dana untuk kegiatan pro kamling, juga sudah
dianggarkan dalam perubahan, untuk keamanan dan pembelian kendaraan
operasional patroli, maka kami ingatkan dijalankan dengan baik,"
katanya.
Acara tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara
persetujuan pimpinan DPRD dengan wali kota Manado, untuk dijadikan
Peraturan Daerah yang dapat dilaksanakan," katanya.
Selain paripurna, DPRD Manado juga menerima Kunker dari daerah lain, yakni Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur, untuk belajar berbagai hal yang berhubungan dengan tugas kedinasa wakil rakyat.
"Maksud kedatangan kami ke Manado untuk mendapatkan informasi
tentang strategi DPRD Manado, dalam mendorong pengembangan budidaya ikan
konsumsi dari segi sarana dan prasarana," kata Wakil Ketua DPRD
Bangkalan, Abdurahman, di Manado, Senin.
Abdurahman juga menanyakan tentang tantangan yang dihadapi. Para
pelaut dan petani dalam pengembangan budidaya ikan konsumsi.
"Kira-kira seperti apa kiat yang dilakukan oleh DPRD Manado dan
Dinas Kelautan dan Perikanan Manado, dalam menghadapi petani budidaya
ikan darat tentang. Harga ikan yang mahal dan upaya dalam menjaga
ketersediaan bahan bakunya," kata Abdurahman.
Bobby Daud anggota DPRD Manado yang menerima para legislator
tersebut, mengatakan dalam hal mendorong pengembangan budidaya ikan
konsumsi dari segi sarana prasara, bersama dengan Dinas Kelautan
Perikanan, melakukan pembahasan terkait anggaran.
"Semua yang berhubungan dengan penganggaran untuk perikanan
budidaya dan turun lapangan bersama dengan kelompok nelayanan
pembudidaya," katanya.
Mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi adalah permodalan,
sebab dana yang dikucurkan baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
dari APBN dan APBD yang disalurkan kepada pembudidaya ikan dalam bentuk
kelompok belum memadai.
"Karena itu kiat yang kami lakukan adalah memanggil pengusaha pakan
dengan Dinas keluatan dan Perikanan sebagai fasilitator untuk agar bisa
membantu petani budidaya ikan dan ketersediaan bahan baku tetap
stabil," katanya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Manado, Meisje Wollah
mengatakan, dari pemerintah sebagai model pembinaan adalah memberikan
pelantihan bagi kelompok nelayan, memonitor kegiatan, lalu memberikan
bantuan permodalan.
"Mengenai pemasaran, kami lakukan melalui pertemuan dan pengusaha
restoran dan pasar swalayan maupun tradisional menjadi mitra DKP,
sehingga berlangsung secara terus menerus, serta berkoordinasi dengan
kementerian terkait pemberdayaan petani pembudidaya," katanya.
Berita Terkait
Desi Ratnasari lakukan penelitian doktor di kantor DPRD Sulawesi Selatan
Rabu, 24 April 2024 2:56 Wib
Sekda Tomohon serahkan LKPJ Wali kota 2023 ke DPRD
Kamis, 4 April 2024 8:37 Wib
Wali Kota Manado sampaikan LKPJ melalui paripurna DPRD
Selasa, 26 Maret 2024 18:16 Wib
Asisten Pemerintahan dan Kesra Tomohon hadiri PAW DPRD
Senin, 25 Maret 2024 13:45 Wib
Wali Kota Tomohon tanggapi Ranperda TSLP inisiatif DPRD
Kamis, 21 Maret 2024 9:46 Wib
Pimpinan DPRD Manado: Pemilu jangan ada perpecahan di masyarakat
Rabu, 14 Februari 2024 14:23 Wib
Wakil Ketua DPRD Manado reses di Winangun Dua
Kamis, 1 Februari 2024 18:45 Wib
KKB di Papua bakar rumah dinas anggota DPRD
Sabtu, 20 Januari 2024 22:07 Wib