Minahasa Tenggara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara mewacanakan kembali pembayaran BPJS Kesehatan, setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) tentang pembatalan kenaikan iuran.
"Kami akan siapkan anggaran untuk pembayaran BPJS Kesehatan. Jika memang sudah turun," kata Bupati James Sumendap di Ratahan, Rabu.
Namun rencana tersebut baru akan dilaksanakan pihaknya pada tahun anggaran 2021.
"Belum tahun ini. Karena anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk pembayaran BPJS Kesehatan sudah masuk dalam proyeksi perubahan," ujarnya.
James mengaku, pihaknya akan menunggu keputusan pasti dari pemerintah pusat untuk penetapan iuran BPJS Kesehatan sebelum kenaikan.
"Kalau itu sudah keputusan resmi. Tentu kami akan anggarankan lagi pada tahun depan," katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Minahasa Tenggara Helni Ratuliu, mengaku pihaknya saat ini sedang memfokuskan peningkatan pelayanan kesehatan milik Pemkab.
"Setelah tidak ada lagi kerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka kami memaksimalkan fasilitas kesehatan yang ada saat ini seperti Puskesmas dan RSUD Mitra Sehat," kata Helni.***3***
Berita Terkait
Pemkab Minahasa Tenggara dan BKKBN Sulut upaya bersama turunkan stunting
Jumat, 5 April 2024 20:09 Wib
Ditresnarkoba Polda Sulut ringkus pengedar sabu-sabu di Minahasa Tenggara
Kamis, 4 April 2024 13:55 Wib
Kemenag Minahasa Tenggara tingkatkan kemampuan siswa ciptakan generasi unggul
Rabu, 6 Maret 2024 18:04 Wib
Indosat Ooredoo operator telekomunikasi pertama di Asia Tenggara dapat akreditasi
Jumat, 2 Februari 2024 12:02 Wib
Kemenkumham dan Pemkab Minahasa Tenggara bahas IG Salak Pangu
Kamis, 18 Januari 2024 23:55 Wib
Menhub sebut kereta cepat Whoosh jadi kebanggaan Indonesia
Selasa, 21 November 2023 20:00 Wib
Presiden Jokowi resmikan PLTS Terapung Cirata 192 MWp, terbesar di Asia Tenggara
Kamis, 9 November 2023 15:22 Wib
Kemenag tekankan pentingnya tugas-fungsi guru PAK di Minahasa Tenggara
Sabtu, 14 Oktober 2023 6:05 Wib